KPK Kembali Geledah Rumah Walikota Madiun

kpk-kembali-geledah-rumah-walikota-madiunKANALINDONESIA.COM : Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan rumah walikota Madiun, Bambang Irianto di Jalan Jawa, rumah anaknya di Jalan Salak dan ruang Sekda Kota Madiun, Rabu(23/11/2016).

Selain itu KPK juga melakukan penggeledahan rumah milik Bondan Panji Saputra di Jalan Cokrobasanto RT V RW II Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun, yang merupakan adik kandung Walikota Madiun.

Dari rumah adik walikota yang juga ketua Komisi III DPRD Kota Madiun, penyidik KPK membawa satu kardus berkas.

Sementara Walikota Madiun, H. Bambang Irianto, kembali menjalani pemeriksaan di KPK untuk yang kedua kalinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBM) senilai Rp.76,5 miliyar, Rabu 23 November 2016.

Untuk itu, orang nomor satu di Kota Pecel ini, telah menyiapkan enam orang pengacara guna menghadapi penyidik KPK. Enam pengacara yang disewa walikota yang juga politisi Partai Demokrat ini, tiga orang dari Jakarta, tiga orang dari Madiun.

Menurut salah satu penasehat hukum H. Bambang Irianto, Indra Priangkasa, enam pengacara yang mendampingi kliennya yakni dirinya sendiri dan dua orang lagi dari kantor pengacara Indra Priangkasa & Partners dan tiga orang lagi dari kantor pengacara Dody Abdul Kadir & Asosiates dari Jakarta.

“Yang mendampingi pak BI (Bambang Irianto), tiga orang dari Kantor pengacara Indra Priangkasa & Partnes dari Madiun dan tiga orang lagi dari kantor pengacara Dody Abdul Kadir & Asosiates dari Jakarta,” terang Indra Priangkasa melalui sambungan.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut kiat apa yang dipersiapkan untuk menghadapi penyidik KPK, menurutnya, tim penasehat hukum tidak melakukan persiapan khusus dengan alasan semua barang bukti telah disita KPK.

“Persiapan apa? Tidak ada persiapan khusus karena semua bukti khan sudah disita KPK. Kita fight (bertarung) di pengadilan saja nanti,” lanjutnya.

Walikota Madiun, H. Bambang Irianto, pertama diperiksa KPK dengan status tersangka, Selasa 8 November 2016, lalu. Namun saat itu, menurut Indra Priangkasa, pemeriksaan belum menyentuh ke pokok perkara. Karena yang ditanyakan hanya seputar identitas, riwayat hidup dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) H. Bambang Irianto selaku walikota Madiun.(AS)