KPK Resmi Tahan Walikota Madiun

KPK Resmi Tahan Walikota Madiun ( foto : istimewa)KANALINDONESIA.COM : Setelah dua kali melakukan pemanggilan terhadap Walikota Madiun, Bambang Irianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBKM), akhirnya penyidik KPK melakukan penahanan terhadap orang nomor satu di Kota Madiun ini, Rabu(23/11/2016).

Penasehat hukum H. Bambang Irianto, Indra Priangkasa, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepun, membenarkan tentang penahanan kliennya.

“Ya betul ditahan. Ditahan Rutan (rumah tahanan) KPK,” kata penasehat hukum H. Bambang Irianto, Indra Priangkasa, melalui sambungan telepun.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka BI [Bambang Irianto] ditahan untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini, di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur cabang Gedung KPK.

Diberitakan sebelumnya, Walikota Madiun, Jawa Timur, H. Bambang Irianto, kembali menjalani pemeriksaan di KPK untuk yang kedua kalinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBM) senilai Rp.76,5 miliyar, Rabu 23 November 2016.

Untuk itu, orang nomor satu di Kota Pecel ini, telah menyiapkan enam orang pengacara guna menghadapi penyidik KPK. Enam pengacara yang disewa walikota yang juga politisi Partai Demokrat ini, tiga orang dari Jakarta, tiga orang dari Madiun.

“Yang mendampingi pak BI (Bambang Irianto), tiga orang dari Kantor pengacara Indra Priangkasa & Partnes dari Madiun dan tiga orang lagi dari kantor pengacara Dody Abdul Kadir & Asosiates dari Jakarta,” terang Indra Priangkasa melalui sambungan.

Walikota Madiun, Bambang Irianto, pertama diperiksa KPK dengan status tersangka, Selasa 8 November 2016, lalu. Namun saat itu, menurut Indra Priangkasa, pemeriksaan belum menyentuh ke pokok perkara. Karena yang ditanyakan hanya seputar identitas, riwayat hidup dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) H. Bambang Irianto selaku walikota Madiun.

Atas perbuatannya, Bambang Irianto dijerat dengan pasal 12 huruf i atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(AS)