Pembangunan Gedung Rawat Inap VIP Lantai II RSUD Ploso Macet, DPRD Minta Proyek Dipending

Proyek pembangunan gedung rawat inap VIP lantai II RSUD Ploso

JOMBANG,KANALINDONESIA.COM :Proyek pembangunan gedung rawat inap VIP berlantai II RSUD Ploso, Jombang Jawa Timur, yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 9,4 Miliar dipastikan molor.  Hal ini dikarenakan, proyek yang dimulai kontraknya tertanggal 4 Juli tersebut, belum tampak ada aktifitas pelaksanaan pembangunan.

PPK proyek pembangunan RSUD Ploso, Heru Purwanto, mengakui bahwa, tiang pancang yang dipesan oleh rekanan sebanyak 140 batang, kini belum selesai proses pabrikasinya. Sedangkan untuk alat crain pemasang tiang pancang masih berada di Sidoarjo.

“Kalau laporan dari pengawasnya belum ada progres, karena masih menunggu persiapan, ya tiang pancangnya itu,” terang Heru saat dihubungi melalui sambungan telephone, Selasa (6/8/2019).

Lebih lanjut Heru mengatakan bahwa, otomatis jadwal pemasangan tiang pancang yang dijadwalakan pada tanggal 7 besok, akan ditunda dan mundur lagi satu minggu. Ini terjadi lantaran, dari 140 tiang pancang yang saat ini sudah jadi hanya sekitar 47 batang.

Selain itu, lanjut Heru, pihak pembuat tiang pancang masih menunggu umur beton siap. “Pesannya tetap 140. Kan sambil nunggu alatnya juga, karena crain nya masih dipakai di Sidoarjo,” kata Heru.

Ditanya lebih lanjut mengenai langkah apa yang akan diambil oleh PPK, Heru mengatakan bahwa untuk saat ini ia akan menunggu proses pembuatan tiang pancang selesai. “Kan masih ada waktu 4 setengah bulan ya nanti kita kejar pelaksananya. Lagipula dari pihak pelaksana sudah sanggup mengerjakan dengan metode yang sudah disiapkan,” ungkapnya.

Disinggung apakah pihaknya sebagai PPK sudah memberikan teguran, atas keterlambatan rekanan dalam melakukan pemasangan tiang pancang tersebut. Hingga pemutusan kontrak?.

Menanggapi hal tersebut Heru justru mengaku belum sama sekali memberikan teguran pada pelaksana. Dan pihaknya kini, masih memberikan toleransi pada rekanan. Karena tiga gedung yang lain sudah dikerjakan oleh rekanan.“Belum ada teguran. Ya tetap kita push (dorong, red) untuk tiang pancangnya, agar segera dikerjakan,” ujar Heru.

“Ya kita ini kan baru mulai mas, order kan sudah dilakukan. Kan kerja aja belum mas, masak di blacklist mas, gimana ini. Ini kan dikasi kesempatan dulu, nanti kita akan evaluasi terus,” sambung Heru.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Jombang, Miftahul Huda, sejak awal penganggaran pihak DPRD sudah mengingatkan kalau memang menggunakan ukuran waktu, proses lelang dan penganggaran proyek RSUD sejak awal mengalami keterlambatan.

Dan jika dipastikan tidak bisa diselesaikan oleh PPK, tepat waktu, maka seharusnya pihak RSUD segera memberhentikan pekerjaan tersebut, dan mengambalikan anggaran ke Pemerintah Daerah, untuk dikerjakan lagi pada tahun depan.

“Ini kan tanggung jawab PPK dan Konsultan (pengawas, red) untuk menyelesaikan persoalan itu. Kalau memang tidak bisa selesai tepat waktu ya otomatis harus dipending. Dan dilanjutkan pada tahun 2020,” ungkap politisi asal PKB tersebut.

Ketika disinggung adanya perubahan pelaksanaan yang dilakukan oleh rekanan atas seizin PPK, Huda menegaskan bahwa rekanan harusnya mengerjakan pelaksanaan pembangunan proyek RSUD, sesuai dengan apa yang ada didalam dokumen lelang. “Harapan kami Komisi C, agar rekanan menyesuaikan dengan hasil dokumen perencanaan. Ya harus dilaksanakan, secepatnya. Kita akan sidak kesana,” pungkas Huda.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan gedung rawat inap VIP berlantai II RSUD Ploso senilai Rp 9,4 Miliar, terancam molor. Diduga PPK dan rekanan ada main.

Bagaimana tidak, pekerjaan belum dimulai pihak rekanan sudah melakukan perubahan pelaksanaan. Dengan dalil tiang pancang yang ada dalam dokumen lelang tidak ada pada pasaran. Di sinilah muncul dugaan permainan antara PPK dan pihak rekanan pada proyek gedung yang dananya bersumber dari APBD sebesar Rp 9,4 miliar tersebut.(elo)