Banyak Cafe dan Pertokoan Tak Berizin, Alpart Geruduk Kantor DPMPTSP Pamekasan

Ket Foto: Ketua Korlap Aksi, Basri saat berorasi.

PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM
Berang lantaran banyak Cafe dan Pertokoan tidak berizin, banyak massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart), kamis, 08 Agustus 2019, menggeruduk Kantor DPMPTSP Pamekasan yang berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) Gedung Islamic Center, Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Kedatangan mereka ke MPP terkait dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Gedung Islamic Center itu, untuk meminta agar pihak terkait betul-betul tidak tebang pilih dalam menindaklanjuti para pelaku usaha di kabupaten Pamekasan yang tidak berizin. Pasalnya, Pegakan Perda harus juga diterapkan sesuai dengan amanahnya.

Terkait, para pelaku usaha kecil seperti para pedagang kaki lima yang sering menjadi sasaran empuknya yang setiap hari di tindaklanjuti melakukan penertiban.

“Menyambut kami di sini, tidak hanya ingin menyuarakan aspirasi masyarakat. Terkait beberapa keluhan masyarakat dengan maraknya, dugaan tidak memiliki izin bangunan yang berada di wilayah Pamekasan,” kata Basri selaku Ketua Korlap Aksi, Kamis (8/8/2019).

Basri mengutarakan, dalam perda nomor 13 tahun 2015 yang ditentukan, setiap bangunan atau kafe atau pertokoan harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan memenuhi berbagai tahapan.

“Kami melayani beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Pamekasan ini adalah banyak toko atau bangunan yang tidak memiliki izin, jadi kami dibiarkan kami juga menyediakan juga oknum yang bermain mata dengan pihak terkait,” keluh Basrim

Mengungkap, jika hal itu dibiarkan, maka akan muncul banyak pertokoan atau kafe di Pamekasan yang melalaikan izin mendirikan usaha. Mengobrol, pemerintah terkesan terkesan membahas dan terkesan tebang pilih.

“Data yang kami bawa ada sekitar 200 pengusaha yang tidak memiliki izin bangunan. Itu termasuk kafe dan pertokoan,” beber Basri.

“Semua sampel pertokoan dan kafe yang kita bawa sesuai dengan kepala dinas perizinan sudah berizin. Tapi, kenapa kita minta izin dia tidak bisa? Berarti mereka memohon kepada pemilik toko dan kafe,” sambungnya.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Agus Mulyadi saat mengatakan, sebagian besar kafe dan pertokoan yang berada di wilayah Pamekasan telah mendapat izin dengan sistem Online Single Submission (OSS).

“Namun masih ada beberapa persyaratan yang masih belum ditindak lanjuti,” jelas Agus.

Agus menjelaskan, itu berdasarkan PP 24 tahun 2018 semua tempat usaha itu meminta izin melalui 2 jenis dan yang mengeluarkan izin dari pemerintah pusat.

“Terkait izin usaha mendirikan bangunan ini juga erlu ditindaklanjuti sebagai komitmen dengan pemerintah kabupaten. Diantaranya adalah IMB. Yang telah disampaikan teman-teman Alpart sudah berizin, bebas belum ada komitmen dari pemerintah kabupaten di daerah,” ujar Agus. * (IFA)