Gedung Rawat Inap VIP Molor Lagi, Inspektorat Baru Akan Berencana Panggil PPK dan Pengawas

Proses pembangunan gedung rawat inap VIP lantai II RSUD Ploso

JOMBANG,KANALINDONESIA.COM :Adanya keterlambatan kembali pada pengerjaan tiang pancang untuk pembangunan gedung rawat inap VIP lantai II RSUD Ploso, mulai direspon oleh Inspektorat Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Karena keterlambatan sudah mencapai 1 bulan lebih, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) segera memanggil para pihak terkait proyek bernilai Rp 9,4 miliar yang berasal dari APBD Jombang.

”Saya pengen ngobrol dengan mereka (PPK, Pengawas dan pelaksana, red) untuk menanyakan progres pembangunan RSUD Ploso,” ujar Inspektur  Kabupaten Jombang I Nyoman Swardhana, pada sejumlah jurnalis.

Lebih lanjut Nyoman menerangkan, bahwa sebelumnya baik dari PPK maupun pelaksana proyek meminta Inspektorat mengevaluasi dokumen perencanaan. Lantaran muncul persoalan tiang pancang yang menurut rekanan tidak ada di pasaran.

”Jadi saya masih belum berani ngomong kalau itu molor. Karena masih ada batas waktu pekerjannya,” katanya.

Hingga kini, imbuh Nyoman, pihak inspektorat mengakui masih belum mengetahui progres lebih lanjut terkait pembangunan gedung rawat inap yang menelan anggaran sebesar Rp 9,4 miliar dari uang rakyat tersebut. ”Saya belum tahu, karena katanya tiang pancang tidak ada di pasaran,” tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya juga menghimbau konsultan maupun pengawas untuk terus melakukan evaluasi progres pekerjan. Mengingat pada tahun sebelumnya proyek di RSUD Ploso juga mengalami keterlambatan.

Ditanya terkait respon PPK yang terlalu santai, maupun pengawas yang terkesan memberikan kelonggaran pada rekanan, dengan belum mengeluarkan surat teguran pada rekanan sama sekali itu. Pejabat yang akan pensiun pada bulan ini, itu memberikan keterangan yang berbeki-belit.

”Makanya itu. Saya misalnya ngomong sudah memberikan teguran sudah atau belum, kan kita nggak tahu. Untuk itu kami akan berkomunikasi secepatnya,” pungkas Nyoman.

Terpisah, tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kejaksaan negeri (Kejari) Jombang, Harry Rachmad, menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa memberikan komentar terlalu jauh, megingat saat ini pekerjaan proyek tersebut, masih dalam tahap proses pengerjaan.

“Biar berjalan dulu lah ini. Dan ini kita juga melakukan pengawasan juga, bukan hanya saya tapi Polres juga melakukan pengawasan,” ungkap Harry yang menjabat sebagai Kasi Intel Kejari Jombang.

Lebih lanjut Harry menegaskan bahwa ia tidak mau terlalu masuk ke ranah rekomendasi berupa surat teguran atau peringatan dari TP4D. Pasalnya hingga hari ini belum ada evaluasi lebih lanjut mengenai progress pekerjaan itu.  “Harus ada laporan dulu, dari pengawas dari PPK seperti apa,” tegasnya.

Namun, imbuh Harry, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan kordinasi dengan para pihak terkait di RSUD Ploso. “Ya segeralah kita akan kordinasi. Yang pasti saya berharap proyek ini berjalan dengan semestinya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan gedung rawat inap lantai 2 RSUD Ploso senilai Rp 9,4 miliar semakin molor dari schedule pelaksanaan. Meski sudah sebulan lebih berjalan, kegiatan pemancangan belum juga bisa dimulai. Kali ini kendalanya di alat pemancang.

”Ya memang kemarin rencananya Senin (12/8) besok (hari ini, red) untuk pemasangan tiang pancangnya, terpaksa mundur lagi karena kendala alat belum siap,” kata Heru Purwanto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Ploso.

Data yang dihimpun, sejak penandatangan kontrak 4 Juli lalu, praktis belum ada pekerjaan signifikan di lokasi proyek yang direncanakan dua lantai tersebut lantaran terkendala material tiang pancang dan alat pemancang.

Terlebih ada permintaan reschedule yang diminta direktur RSUD Ploso agar batas terakhir pekerjaan selesai 20 Desember dari rencana awal selesai 30 Desember. Maka pihak rekanan hanya memiliki sisa waktu sekitar 100 hari kelender untuk menuntaskan pekerjaan.(elo)