Pemkot Dan BPN Kota Kediri Digugat Perdata Oleh Warga RW 05

Sugianto, penasehat hukum warga RW 05 Semampir
Sugianto, penasehat hukum warga RW 05 Semampir

KANALINDONESIA.COM : Warga RW 05 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri akhirnya melakukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri dengan di wakili kuasa hukumnya, Jumat (25/11/2016).

Dalam materi class action yang diajukan warga ke Pengadilan Negeri ( PN ) Kota Kediri menggugat Pemkot Kediri karena mengancam akan menggusur rumah mereka yang saat ini masih dalam sengketa di PTUN jatim, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kediri terkait penerbitan Sertifikat Hak Pakai ( SHP ) atas nama Pemkot Kediri.

Sugianto kuasa hukum Warga RW 5 dalam keteranganya mengatakan jika warga memilih jalur hukum class action untuk menggugat secara perdata terkait kebijakan Pemkot Kediri.

“Warga yang tak terima atas kebijakan yang diberikan Pemkot Kediri,” kata Sugianto, Jumat(25/11/2016) di PN Kota Kediri.

Lebih lanjut Sugiarto SH mengatakan, gugatan tersebut ingin menunjukan ke Pemkot Kediri agar tidak seenaknya sendiri dalam memberikan kebijakan.

“Kami Menggugat perdata ke PN kota Kediri karena sebelumnya, Pemkot Kediri pada tanggal 10 Desember mendatang bakal melakukan penggusuran di wilayah RW 5 Kelurahan Semampir, Kota Kediri. Dari kebijakan itu, warga kecewa karena surat somasi yang diberikan beberapa waktu lalu tidak digubris Pemkot Kediri. Pasalnya, dalam somasi itu, warga meminta untuk segera mencabut kebijakan tersebut,”ungkap Sugiarto saat mengajukan gugatan class action di PN Kota Kediri, Jumat (25/11/2016).
Sugiarto juga menambahkan, gugatan ini wujud pembelajaran Pemkot Kediri. Sebab, ketika ada beda pendapat atau komplain hak seharusnya menomorsatukan sisi hukumnya terlebih dahulu.

“Mari kita uji, siapa yang lebih berhak atas tanah eks gendom itu. Disini warga juga sudah menempati puluhan tahun. Jadi jangan sampai timbul perlawanan dari warga,” jelasnya.

Menurutnya, perbuatan hukum yang dilakukan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, yakni ketika walikota dengan tegas mengklaim jika tanah tersebut milik Pemkot Kediri. Bahkan, Pemkot tetap ngotot melakukan penggusuran meskipun lokasi tersebut masih terjadi sengketa dan masih dalam proses sidang PTUN Jatim.

“Disini akan kita uji di perbuatan melawan hukumnya. Mari kita hormati semua proses hukum ini, jadi jangan sampai Kediri yang damai ini jadi bergejolak,” imbuhnya. (G Marmoyo)