​Hasil Pansus UB, DPRD Memutuskan Pembangunan Dihentikan

KANALINDONESIA.COM :  Hasil keputusan  Panitia Khusus ( Pansus ) lanjutan DPRD Kota Kediri yang membahas pembangunan Universitas Brawijaya ( UB) kampus III, memutuskan agar pembangunan dihentikan, karena Pemkot Kediri tak punya wewenang membangun kampus menggunakan APBD, serta ijin  dari Kementrian Dikti belum ada.

Muzer Zaidib anggota komisi C dari fraksi PKB dalam keteranganya mengatakan, “hasil keputusan Pansus pada hari Kamis 24 – 27 November 2016 yaitu , meminta pihak eksekutif menghentikan pembangunan UB, karena pihak Pemkot Kediri tak punya wewenang untuk membangun gedung kampus UB dan itu adalah wewenang Kemenristek Dikti, karena UB masih dibawah naungan Dirjen Dikti, itu hasil Pansus dan bukan omongan saya lho,”kata Muzer Zaidib melalui telepon selulernya, Senin (28/11/2016)
Lebih lanjut Muzer menjelaskan jika keputusan Pansus yang diadakan di Jogyakarta tersebut yang memimpin Pansus adalah wakil ketua Pansus yaitu Joko Adi dari fraksi PDI-P.

“Ketua Pansus yaitu Reza Darmawan  tak hadir pada waktu pembahasan,” kata Muzer.
Dikonfirmasi terkait dengan tanggapan pihak eksekutif yang ikut dalam Pansus, Muzer mengatakan jika keputusan penghentian pembangunan UB semua anggota Pansus maupun eksekutif tak ada yang protes.

“Ekskutif juga hadir dalam Pansus, menerima putusan Pansus dan tak ada protes berarti semua setuju,”kata Muzer.
Sementara itu hal senada juga diungkapkan oleh Hariyanto yang juga anggota Pansus UB mengatakan, jika hasil Pansus kemarin memutuskan agar pihak Pemkot Kediri menghentikan pembangunan UB.

“Hasilnya keputusan Pansus pembangunan dihentikan dulu,” kata Hariyanto saat ditemui digedung DPRD Kota Kediri.
“Penghentian pembangunan karena ada beberapa hal diantaranya  belum adanya ijin dari Dikti dan juga penghentian sepihak perjanjian antara Pemkot Kediri dan UB,”ucap Hariyanto Ketua Komisi A DPRD kota Kediri.
Hariyanto juga menambahkan, jika dalam Pansus yang dilakukan kemarin pihak UB tidak datang dan tak ada yang mewakili.

“Kalau UB saya kira sudah legawa dengan keputusan dewan dan mengakui kekeliruannya,” ungkap Hariyanto.
Untuk diketahui, pada saat ini pembangunan gedung UB yang menggunakan anggaran APBD 2016 sudah mencapai 75 ℅, namun pihak yang memenangkan proyek pembangunan yaitu Pt. Duta Karya Perkasa tak mengisi nilai kontrak dalam plakat yang dimenangkan. ( G Marmoyo)