DPRD Jatim Dukung Hukuman Kebiri Dalam RUU PKS, Asyari: Biar Ada Efek Jera Bagi Pelaku

KANALINDONESIA.COM, Surabaya Kekerasan seksual di Jawa Timur dinilai sudah mengkhawtirkan. Data Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas) HAM menyatakan bahwa kekerasan seksual di Jawa Timur tertinggi nomor dua di Indonesia, setelah DKI Jakarta.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Nasdem, Asyari, berharap agar adanya hukuman kebiri bagi pelaku, dimasukkan dalam poin pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU) PKS yang kini masih digodok di DPR RI. Menurut dia, adanya hukuman itu akan menimbulkan efek jera, sehingga bisa menekan kasus kekerasan seksual.

“Saya setuju (penerapan hukuman kebiri), biar ada efek jera bagi pelaku-pelaku kekerasan seksual,” katanya pada Rabu (18/9).

Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Nasdem, Asyari.

Politisi dari Dapil Madura itu menegaskan, kejahatan seksual itu menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi korban. Ironisnya, sebagaian besar korban dari kekerasan adalah masyarakat miskin, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi psikologis mereka ketika dewasa.

“Kejahatan seksual itu berdampak secara psikologis seumur hidup bagi korban. Sehingga korban merasa terlindungi. Karena selama ini UU kekerasan seksual itu identik dengan kemiskinan,” tandasnya.

Terkait dengan tingginya angka kekerasan seksual di Jatim, Asyari meminta Pemprov Jatim tanggap dengan memaksimalkan program yang sudah ada. Salah satunya adalah Children Crisis Center yang pernah dibentuk.

“Dan selama ini penanganannya kan terkandala oleh kelompok yang mewadahi dan sehingga mereka terwakilkan. Karena itu harus Ada kelompok yang sah mewadahi korban dan menanggulangi ancaman itu,” tegasnya.

“Segera tanggap terhadap kejadian itu dan segera koordinasi dengan warga yang bersangkutan, karena ini mengandung resiko yang besar. Krisis center itu harus cepat dioptimalkan agar mereka yang terkena dampak bisa ditangani,” pungkasnya. Nang