Pilkada Ponorogo, KPUD dan Pemkab Tandatangani NPHD Pilkada 2020

PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Daerah Ponorogo melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Tahun 2020 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu( Bawaslu) di rumah rumah dinas Bupati (pringgitan) Jumat(27/09/2019)

Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Daerah (Ponorogo) menyepakati penganggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Ponorogo yaitu untuk Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam rangka  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 sebesar Rp 11,5 miliar, yang  terbagi pada penganggaran tahun 2019 sejumlah Rp 85 juta sisanya tahun 2020. Sementara itu untuk KPU telah disepakati jumlah NPHD KPU sebesar Rp 40.889.885.000,-.

Dalam sambutanya, Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni menyampaikan,”pembengkakan biaya besar di tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilu perlu dibahas juga hari ini, karena itu merupakan bagian penting yang harus diperhatikan mengingat banyaknya kegiatan,”ucapnya.

Bupati Ipong mengajak semua unsur diantaranya Kodim, Kepolisian, KPU, Bawaslu untuk bersama-sama mensukseskan momen Pilkada 2020 yang akan datang.

” Semoga Pilkada 2020 bisa berjalan lancar, moment ini bukan kali pertama dan ini merupakan kali ke 4 Pemkab Ponorogo menyelenggarakan. Yakinlah KPU, Bawaslu bisa membuatnya lancar,”tuturnya.

Dikatakan Ipong, dengan jumlah anggaran yang ada meski tidak sebesar permintaan, akan tetapi Pemkab yakin angka tersebut bisa membuat lancar. Dari angka ini sudah 2 kali lipat dari Pilkada sebelumnya, meskipun dari kebutuhan yang tidak cukup.

Ditambahkan Ipong, meski Pemkab Ponorogo ada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) namun tidak bisa mengeluarkan anggaran berdasarkan keinginan atau pengajuan, tapi outputnya atau dampaknya bagi negara.

“Pemkab Ponorogo mengucapkan selamat kepada KPU maupun Bawaslu selamat memulai bekerja karena Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani,”pungkasnya.