Setara: Penjaga Utama Kamajemukan adalah Presiden RI

Hendardi, Ketua Setara Institute ( foto : istimewa)
Hendardi, Ketua Setara Institute ( foto : istimewa)

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA : Hendardi, Ketua Setara Institute menyatakan langkah TNI mengambil prakarsa yang seolah-olah menyelamatkan kemajemukan, secara normatif dapat dibenarkan, meski secara prinsip dapat saja dipersoalkan. Tapi TNI bukanlah satu-satunya tempat bergantung, karena TNI adalah alat pertahanan.

“Hal itu dapat dimaklumi karena elemen pemerintah dan partai politik gagal mengambil peran nyata mengatasi persoalan,” demikian keterangan pers yang disampaikan pada wartawan di Jakarta, Kamis (01/12/2016).

Berbagai kecemasan dan ketegangan sosial justru telah efektif digunakan oleh TNI sebagai cara untuk memupuk supremasi TNI di hadapan rakyat. Bahwa seolah-olah TNI yang paling mampu mengatasi persoalan, sehingga memupuk legitimasi untuk TNI mengambil peran sosial politik lebih dari sekadar alat pertahanan.

“Langkah-langkah ini adalah satu paket dengan keinginan TNI hadir dalam mengatasi berbagai aksi yang mengganggu keamanan dan terorisme yang merupakan domain institusi Polri,” ujarnya.

Menurut Hendardi, ancaman terhadap kemajemukan itu bukan datang tiba-tiba tapi dampak dari pengabaian para penyelenggara negara merumuskan kebijakan dan memberikan keteladanan yang kondusif bagi menguatnya keberagaman.

“Kita membutuhkan persatuan dan kesatuan yang genuine dan kokoh bukan sekedar seremonial persatuan dan kesatuan sebagaimana diprakarsai TNI pada Rabu (30/11/2016) itu,” tambahnya.

Mengapa? Karena kamuflase prakarsa aksi semacam itu sesungguhnya hanyalah obat penawar generik yang tidak akan memperkokoh kemajemukan sesungguhnya. Kerja merawat kemajemukan harus dimulai dari penegakan hukum atas mereka yang mengancam kemajemukan itu sendiri.

Perlu diingat kata Hendardi, bahwa tugas utama merawat kemajemukan adalah tugas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Karena itu Jokowi harus memimpin pemulihan kemajemukan yang terkoyak ini secara lebih komprehensif dan berkelanjutan, dan tidak membiarkan merebaknya bentuk dan prakarsa kelompok-kelompok tertentu mengibarkan persatuan dan kesatuan seremonial dan  imitasi yang hanya menguras energi  serta membuat bingung publik.(ZAL)