Tiga Komisioner Bawaslu Jatim Divonis Bebas

Tiga komisioner Bawaslu Jatim didampingi penasehat hukum meluapkan kegembiraanya usai menjalani sidang putusan dengan vonis bebas
Tiga komisioner Bawaslu Jatim didampingi penasehat hukum meluapkan kegembiraanya usai menjalani sidang putusan dengan vonis bebas

KANALINDONESIA.COM, SURABAYA : Tiga komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur yaitu Sufyanto (ketua Bawaslu), Sri Sugeng Pudjiatmiko dan Andreas Pardede, keduanya anggota komisioner divonis bebas oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dalam sidang yang digelar Jumat (02/12/2016).

Ketiganya menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Jatim saat Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada tahun 2013 silam

Dikatakan Suryono Pane, ketua tim penasehat hukum ketiganya, bahwa Majelis hakim telah menyebut jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak cermat.

Pertimbangan hakim yang pertama, bahwa dakwaan JPU berupa penyelewengan perjalanan dinas, yang berdasarkan fakta dalam persidangan, perjalanan dinas itu sudah dilaksanakan dan sudah dipertanggung jawabkan melalui SPJ.

“Terungkap SPJ itu tidak pernah dilimpahkan ke persidangan oleh jaksa. Namun kita mempunyai bukti tanda terima penyitaan dari penyidik Polda Jatim,” ujar Suryono Pane, ketua tim penasehat hukum para terdakwa.

Ditambahkanya, pertimbangan yang kedua, tentang keterangan ahli BPKP, R Wahyudi. Oleh majelis hakim, keterangan R Wahyudi dinyatakan tidak jujur dan menyalahi sumpah.

“Saksi ahli BPKP melakukan keterangan palsu dibawah sumpah. Sebelumnya, ia pernah menyatakan pernah melakukan klarifikasi terhadap Pardede, tapi dipersidangan ditemukan fakta bahwa tidak pernah dilakukan klarifikasi. Dan terungkap tanda tangan Pardede dipalsukan,” beber Suryono Pane.
Dikatakan Suryono Pane, bahwa klienya menyesalkan atas sikap jaksa penunut umum (JPU) yang dianggap sebagai upaya kriminalisasi mereka.

“Kalau jaksa cermat perkara ini tidak akan P-21. Dan apabila pihak BPKP melakukan audit dan tidak mengandalkan pendapatnya saja, tentunya tidak akan ditemukan kerugian negara. BPKP memberikan pendapat tanpa terlebih dahulu melakukan audit,” tambah Suryono Pane.

Ditanya langkah lanjut, Suryono Pane memastikan pihaknya bakal melakukan upaya hukum terkait kerugian yang dialami ketiga terdakwa atas dakwaan jaksa tersebut.

“Kita akan melakukan upaya hukum setelah menerima salinan putusan secara resmi. Baik itu penyidik, BPKP maupun kejaksaan. Karena atas ketidak cermatan ini, tidak hanya nama pribadi para komisioner, nama baik Bawaslu juga dirugikan. Harapannya tidak ada kriminalisasi terhadap pejuang demokrasi,” tegas Suryono Pane.

Sebelumnya, oleh jaksa, terdakwa Sufianto dituntut 1,5 tahun penjara, dan dua komisioner, Andreas Pardede, serta Sri Sugeng Pujiatmiko dituntut dengan 3,5 tahun penjara.

Usai sidang yang memberikan putusan bebas tersebut, ketiga komisioner Bawaslu bersama tim penasehat hukum dan sejumlah rekan mereka langsung menggelar tumpengan di Kantor Bawaslu Jatim. (ANDI)