Golkar Tuding Pemkot Kediri Salahi Hukum

Juwito saat memberikan keterangan pers mengenai Polemik Semampir ( foto : Marmoyo_KIcom)
Juwito saat memberikan keterangan pers mengenai Polemik Semampir ( foto : Marmoyo_KIcom)

KANALINDONESIA.COM, KEDIRI :  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Kediri, minta pemerintah Kota (Pemkot) Kediri tidak memaksakan kehendak untuk menggusur rumah warga RW 5, Kelurahan Semampir, Kota kediri, karena bertentangan dengan hukum. Pasalnya, permasalahan sengketa lahan saat ini masih dalam proses hukum di PTUN Jatim dan otomatis saat ini lahan masih berstatus Quo, karena belum ada keputusan hukum dari PTUN jatim.

Juwito Ketua DPD Golkar Kota Kediri dalam keteranganya mengatakan, pihak Pemkot Kediri seharusnya menghormati proses hukum dan jangan memaksakan kehendak untuk melakukan penggusuran.

“Kasian rakyat dibuat resah, Golkar mendukung penutupan masalah prostitusinya, namun saat ini yang menempati lahan disana semuanya adalah warga sipil biasa,”kata Juwito dikantor DPD Golkar Kota Kediri, Jumat (02/12/2016) malam.

Lebih lanjut Juwito menjelaskan , apa yang dilakukan pihak Pemkot Kediri bilamana memaksakan kehendak untuk menggusur sama dengan menelantarkan rakyatnya.

“Bagaimana kalau pihak pengadilan nantinya memutuskan yang menang dalam sengketa tersebut warga RW 5, apakah hal itu tak dipikirkan dahulu oleh pemkot,”Kata Juwito.

Hal yang sama juga dikatakan oleh anggota DPRD kota Kediri Sujono dari fraksi Golkar, dihimbau Pemkot Kediri menunda dulu penggusuran yang akan dilakukan pada tanggal 10 Desember mendatang karena masih dalam proses hukum.

“Jangan membuat resah dan menakut-nakuti warga dengan penggusuran, kasihan mereka, karena sengketa lahan masih proses hukum,”kata Sujono.

Jono juga menambahkan, jika saat ini pihak eksekutif tak pernah transparan dengan anggota legeslatif terkait dengan beberapa kebijakan yang diambil.

“Saya heran dengan segala bentuk kebijakan Pemkot yang tak pernah mengajak dewan untuk mempertimbangkan efek yang terjadi di masyarakat,” kata Jono yang juga menjadi sekretaris DPD Golkar Kota Kediri ini.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari pihak Pemkot Kediri apa yang menjadikan dasar keinginan mereka menggusur warga RW 5. karena selama ini Sekkota Kediri, Budi Sunu Herlambang yang bertanda tangan dalam Surat Peringatan ( SP) penggusuran tak pernah bisa dikonfirmasi. (G Marmoyo)