Eksepsi Kasus Pemalsuan Pernikahan Henry Gunawan dan Istri Ditolak

KANALINDONESIA.COM, Surabaya Hakim Pengadilan Negeri (PN) akhirnya menolak semua dalil eksepsi terdakwa Henry Jocosity Gunawan dan istrinya, Iuneke Anggraini.

“Mengadili, menyatakan keberatan penasehat hukum para terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 2656/Pid.B/2019/PN.Surabaya atas nama para terdakwa tersebut diatas dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir,” kata Hakim Dwi Purwadi saat membacakan amar putusan selanya di ruang sidang garuda 1, Selasa (15/10/2019).

Terdakwa Henry Jocosity Gunawan dan istrinya, Iuneke Anggraini saat sidang di PN Surabaya, Selasa (15/10/2019).

Terkait dengan dakwaan jaksa yang cacat prosedur, Hakim Dwi menyatakan tidak sependapat dengan dalil tim penasehat hukum para terdakwa. Sebab keberatan tersebut bukanlah kewenangan hakim, melainkan menjadi kewenangan internal kejaksaan.

“Maka seharusnya diajukan di forum pengawasan internal kejaksaan sendiri,” terang Dwi.

Bahkan hakim Dwi mengatakan apabila tim penasehat hukum keberatan dengan prosedur penyidikan, hendaknya diajukan melalui forum praperadilan dan tidak dapat dijadikan alasan majelis hakim untuk menolak surat dakwaan penuntut umum.

Sebaliknya dalam perkara pemalsuan keterangan pernikahan ke akta otentik yang dilaporkan oleh PT Graha Nandi Sampoerna (GNS) tersebut, lanjutnya, pengadilan hanya memeriksa tindak pidana terdakwa.

“Pemeriksaan pada perkara ini adalah untuk memeriksa apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan,” sambung Dwi Purwadi saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Sementara menjawab keberatan tim penasehat hukum soal surat dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak memuat waktu dan tempat kejadian tindak pidana para terdakwa, hakim berpendapat bahwa surat dakwaan terhadap bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) dan istrinya sudah dibuat dengan seksama.

“Majelis berpendapat surat dakwaan sudah menyebut waktu dan tempat kejadian perkara serta sudah memuat uraian yang seksama, teliti, terang dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Dengan uraian bagaimana para terdakwa melakukan tindak pidana dan keadaaan keadaan yang melekat sebagaimana yang dilakukan para terdakwa,” ungkapnya.

Usai sidang, Masbuhin selaku ketua tim penasehat hukum terdakwa Henry dan Iuneke mengatakan siap menghadapi persidangan pembuktian perkara.

“Pertimbangan putusan tadi akan kami gali lebih dalam lagi saat persidangan pokok perkara. Untuk efisiensi waktu, Maka saya lebih cenderung untuk menghadapi persidangan dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara,” ucap Masbuhin.

Sidang pembuktian kasus pemalsuan keterangan pernikahan ke akta otentik diagendakan digelar pada
Selasa, 5 November 2019 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Prakoso.

Untuk diketahui, dalam kasus ini Henry dan Iuneke didakwa melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Henry dan istrinya diadili setelah diketahui memberikan keterangan palsu ke dalam 2 akta otentik yakni perjanjian pengakuan hutang dan personal guarantee antara PT Graha Nandi Sampoerna sebagai pemberi hutang dan Henry Jocosity Gunawan sebagai penerima hutang sebesar Rp 17.325.000.000 (Tujuh Belas Miliar, Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) di hadapan notaris Atika Ashiblie SH di Surabaya pada tanggal 6 juli 2010 dihadiri juga oleh Iuneke Anggraini.

Dalam kedua akte tersebut Henry Jocosity Gunawan menyatakan mendapat persetujuan dari istrinya yang bernama Iuneke Anggraini, keduanya sebagai suami istri menjamin akan membayar hutang tersebut, bahkan Iuneke pun ikut bertanda tangan di hadapan notaris saat itu.

Belakangan terungkap bahwa perkawinan antara Henry Jocosity Gunawan dengan Iuneke Anggraeni baru menikah pada tanggal 8 November 2011 dan dilangsungkan di Vihara Buddhayana Surabaya dan dicatat di dispenduk capil pada 9 November 2011.nov