Warga RW 5 Tuding Aparat Hukum Ada Dibalik Penggusuran

warga RW 5 tunjukan surat peringatan
warga RW 5 tunjukan surat peringatan

KANALINDONESIA.COM, KEDIRI : Warga siap menghadapi pemerintah Kota Kediri pada saat penggusuran rumah warga RW 5 Kota Kediri (10/12/2016) mendatang. Dengan segala konsekuensi yang terjadi nantinya, warga juga menuding jika pihak Polisi dan juga TNI, pengadilan dan kejaksaan ada dibelakang Pemkot Kediri dalam penggusuran warga.

Hal tersebut terlihat aparat hukum yang tak memberikan masukan pada Pemkot Kediri bila lahan yang akan digusur tersebut masih menjadi sengketa hukum di PTUN jatim maupun Pengadilan Negeri Kediri.

Anehnya lagi, di RW.05 ada empat RT yang bersengketa dengan Pemkot, namun yang diberi Surat Pereingatan 1 dan 2 hanya tiga RT saja.

Agus Purwanto atau yang akrab dipanggil Beton dalam keteranganya mengatakan, jika media perlu mempertanyakan pada pihak Polisi dan juga TNI akan tindakan yang dilakukan selama ini, yang seakan memberikan dukungan pengawalan pada pihak Pemkot Kediri yang memberikan SP pada warga.

“Setiap pembagian SP selalu mengawal yaitu Polri, TNI dan juga PM, ” kata Agus, Sabtu (03/12/2016).

Agus juga mengatakan, jika selama ini yang mendapat Surat Peringatan pengosongan rumah warga RW 5 hanya ditujukan pada tiga RT saja yaitu RT 29, 30, 31, padahal di RW 05 ada empat RT yang bersengketa, yang tak pernah mendapatkan SP yaitu RT 32.

“Pemerintah saya lihat kog aneh padahal ada empat RT yang ada di RW 05 yang bersengketa namun hanya 3 RT yang diberi SP,” kata Agus.

Agus juga menambahkan, warga RW 5 tak akan gentar menghadapi Pemerintah Kota Kediri yang semena-mena mau menyerobot tanah warga.

Warga konsekuen menunggu hasil keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, mana yang berhak atas lahan di RW 05.

“Warga siap akan pergi sendiri jika dinyatakan kalah oleh pihak PTUN maupun Pengadilan Negeri kota Kediri,”pungkas Agus.

Hal senada juga diungkapkan Imam Ansori warga RT 32 RW 5 Kelurahan Semampir yang mengatakan, jika Polri, TNI, Pengadilan, Kejaksaan Kota Kediri sudah mendapatkan surat tembusan akan persidangan PTUN Jatim yang sudah berlangsung 4 kali ini.

Sementara itu, agenda sidang Class Action kami akan dilakukan pada tanggal 13 Desember 2016 mendatang, namun kenapa pihak aparat hukum Kota Kediri tak memberikan masukan pada Pemerintah Kota Kediri untuk menunda penggusuran.

“Pihak kami, sudah mengirimkan surat pada aparat hukum Kota Kediri namun entah disengaja atau tidak kita tidak tahu,” kata Imam.

Terpisah, sementara itu Kapolresta Kediri AKBP Wibowo hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. (G Marmoyo)