Baznas Umumkan Kajian Indeks Kesejahteraan Baznas

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM — Merayakan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional yang diperingati 17 Oktober dan Hari Pangan Sedunia 16 Oktober, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menggunakan moment ini dengan mengenalkan Kajian Indeks Kesejahteraan Baznas.

Kajian ini berupa keluaran (output) dari hasil penyaluran dan pendayagunaan zakat dihubungkan dengan tingkatkan kesejahteraan mustahik.

Wakil Ketua Baznas, Dr. Zainulbahar Noor dalam sambutannya pada acara public expose “Indeks Kesejahteraan Baznas” di Cikini, Jakarta, Kamis (17/10/2019) mengatakan dalam dua tahun ini pihaknya melakukan kajian untuk mengukur dampak dari penyaluran dana zakat kepada Mustahik.

“Hasilnya, program pendistribusian dan pendayagunaan terbukti meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam bidang material, spiritual, pendidikan, kesehatan dan kemandirian,” ujar Dr. Zainulbahar.

Wakil Ketua Baznas, Dr. Zainulbahar Noor (tengah) pada acara public expose “Indeks Kesejahteraan Baznas”di Cikini, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Acara yang diikuti 50 peserta dari berbagai kota ini juga dihadiri sebagai narasumber Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas, Dr Irfan Syauqi Beik dan Direktur Pusat Kajian Strategis (Puskas) Baznas, Dr Mohammad Hasbi.

Zainulbahar menambahkan kajian dan perumusan ini sangat penting tidak saja untuk mengukur efektifitas pendistribusian zakat yang diamanahkan oleh UU No 23 Tahun 2011 kepada Baznas sebagai Lembaga Negara dengan tugas mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat, tetapi juga untuk menyampaikan ke publik khususnya para muzaki atas hal-hal yang telah dilakukan Baznas atas total zakat yang terkumpulkan.

Pada sisi lain ukuran ini perlu untuk disampaikan, untuk dapat mengetahui bahwa dengan pendayagunaan zakat, kemiskinan dapat dientaskan. Namun, upaya tersebut tidaklah sebagai sesuatu yang mudah dan menggambarkan pengentasan kemiskinan secara nasional karena jumlah zakat yang terkumpul baru mencapai Rp. 8,1 Triliun (akhir 2018) yaitu hanya 2,3% dari potensi zakat 230 juta penduduk muslim Indonesia.

Menurutnya, kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya di tanah air semakin tajam, dalam ukuran Gini Ratio yang saat ini hanya sedikitdi bawah angka 4. Penelitian dari 3 lembaga dunia yang telah dipublikasikan secara luas menunjukkan bahwa 10% dari rakyat Indonesia menguasai 70% total aset nasional.

Di samping itu, pendapatan per kapita rakyat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan BRISK hanya berada di atas Laos, Vietnam, Filipina, dan jauh berada di bawah Singapura, Malaysia, Brazilia, Rusia.

“Melalui Indeks Kesejahteraan Baznas memotret program penyaluran zakat dalam kategori baik dengan nilai 0,71. Dari sisi pendapatan, definisi baik ini berarti bahwa para mustahik yang menerima dana zakat telah berada di atas garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah, bahkan sebagian bisa jadi ada di atas nishab, dengan 4.000 sample mustahik yang mendapatkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui Baznas dari 140.000 mustahik penerima manfaat zakat” kata Dr. Zainulbahar Noor. Ini suatu jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang masih berada di garis kemiskinan 25 juta (data BPS).

Ia mengatakan, hasil kajian ini menjadi cermin bagi baginya untuk melakukan analisis kondisi sekaligus mengevaluasi program pendistribusian dan pendayagunaan yang telah dilakukan.

Dengan data tersebut, dapat dirumuskan kebijakan untuk memperbaiki pola program penyaluran zakat selanjutnya, sehingga manfaatnya makin besar dirasakan oleh Mustahik.

“Indeks Kesejahteraan Baznas dibuat sebagai alat untuk mengukur kinerja program penyaluran zakat sekaligus sebagai alat bagi masyarakat untuk memantau bagaimana proses penyaluran zakat Baznas selama ini,” katanya.

Dari hasil penelitan tersebut, ia mengharapkan Pemerintah semakin memberikan perhatian penuh pada pelaksanaan pengumpulan zakat dari seluruh penduduk muslim Indonesia, agar dengan demikian penerima manfaat zakat akan menjadi lebih besar, dan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

“Kami sangat mengharapkan Presiden dapat dengan segera mengeluarkan Perpres dan memfasilitasi pelaksanaan pembayaran zakat ASN melalui Kementerian Keuangan RI. Apabila hal tersebut tercapai kami akan dapat menampung jumlah pembayaran zakat ASN sejumlah belasan triliun rupiah pertahun. Kami juga mengharapkan Pemerintah memberi kemungkinan pada pelaksanaan Amandemen atas UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat,” kata Zainulbahar

Ditambahkan Ifan Syauqi Beik, kajian ini menjadi warna baru di dalam pengembangan teori yang terkait dengan ekonomi syariah.

“Ini adalah kontribusi Baznasterhadap dunia keilmuan, utamanya bidang ekonomi syariah. Bajwa kajian ini dapat memperkuat ilmu ekonomi syariah dimana zakat merupakan salah satu bagian pentingnya. Tentu kita juga berharap keilmuan ini terus berkembang melalui teori-teori baru seperti indeks Kesejahteraan ini,” katanya.

Ia mengajak masyarakat untuk turut mengontrol kinerja melalui kajian-kajian serupa.

“Masyarakat termasuk kalangan kampus bisa ikut menguji hasil lapangannya dengan melakukan riset menggunakan alat ukur yang sama yaitu Indeks Kesejahteraan Bazmadls Sehingga ini sebagai alat kontrol juga bagi masyarakat dan stakeholder yang lain terkait dengan dinamika pendistribusian dan pendayagunaan zakat,” kata Irfan.

Ditambahkan Mohammad Hasbi mengatakan, kajian Indeks Kesejahteraan Baznas ini menggunakan tiga ukuran kesejahteraan, yakni Cibest (Center of Islamic Business and Economic Studies) dengan ukuran material dan spiritual. Human Development Indeks dengan ukuran pendidikan dan kesehatan serta kemandirian.

“Ukuran Indeks Kesejahteraan Baznas berkisar antara 0 sampai dengan 1 yang terbagi dalam 5 urutan kategori yaitu tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik,” tutur M. Hasbi. @ Rudi