UU Pesantren Layak Ada, KarenaJasa Pesantren Untuk Pendidikan Di Indonesia Sangat Besar

SURABAYA KANALINDONESIA.COM Rancangan Undang – undang Pesantren telah disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim berharap UU Pesantren ini menjadi jalan untuk mengembalikan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diakui posisinya oleh negara.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Chusainuddin di DPRD Jatim, Jumat (18/10) mengatakan selama ini pondok pesantren hanya dianggap sebagai lembaga keagamaan yang bersisi orang-orang yang ingin berlajar agama saja. “Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Jasa pesantren terhadap pendidikan di negeri ini sangat besar,” ungkap Chusainuddin yang juga anggota komisi B DPRD Jatim.

Chusainuddin yang juga politisi asal Dapil Kediri menjelaskan, sejarahnya pondok pesanten merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tertua di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Cendekiawan-cendekiawan pesantren yang tak lain juga pahlawan Indonesia, seperti KH Abdul Wahid Hasyim, KH Wahab Hasbullah, KH Bisri Syansuri, dan KH Syaifuddin Zuhri adalah contoh dari produk pendidikan yang ada di pesantren.

Bahkan jika ditarik lebih jauh, Pahlawan Nasional Pangeran Diponogoro tak lain adalah seorang santri yang hidup dilingkungan Kerajaan Mataram. “Sejarah ini perlu diketahui dan tidak bisa dipungkiri. Masyarakat luas harus tahu peran pondok pesantren yang selama ini tidak bisa dilihat sebelah mata,”lanjutnya.

Menurutnya, UU Pesantren yang diinisiasi oleh Fraksi PKB tersebut sebagai bagian dari ikhiar untuk mendapatkan pengakuan negara terhadap peran pesantren. Lembaga pesantren tidak hanya fokus pada pendidikan saja, namun pesantren sebagai lembaga yang mendidik moral anak bangsa dengan mempertahankan nilai-nilai luhur. “Pesantren berperan sebagai benteng penjaga akidah ahlusunnah wal jamaah, pengawal moral bangsa, serta penyangga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”tegasnya.

Dengan UU Pesantren ini, juga diharapkan penyetaraan lulusan pesantren dengan pendidikan pada umumnya. Selain itu, kemudahan akses anggaran pendidikan untuk pesantren. Karena selama ini, pondok pesantren dalam menjalakan aktivitas pendidikan dan pembangunan sarana dan prasarana menggunakan dana mandiri.

“Untuk menindaklanjuti turunan UU pesantren, pihaknya juga mengusulkan akan membuat perda Pesantren di Jatim. Hal ini agar pesantren di Jatim mendapat bantuan dari pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten, mengingat di Jatim ini lumbungnya pondok pesantren,” pungkasnya. Nang