F- PKB DPRD Kota Kediri Difitnah, Usai Memutuskan Penundaan Penggusuran RW 05

Nurudin Hasan Saat membacakan keputusan Hearing
Nurudin Hasan Saat membacakan keputusan Hearing

KANALINDONESIA.COM, KEDIRI: Anggota Dewan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Kota kediri, merasa mendapatkan fitnah terkait keputusan membela warga RW 05, Kelurahan Semampir, Kota Kediri yang rencananya akan digusur oleh Pemkot Kediri.

Dan fitnah yang dibalik dari fakta tersebut adalah, menyebut fraksi PKB membela prostitusi yang ada di Kota Kediri yang sebelumnya memang ada di RW 05 Kelurahan Semampir.

Nurudin Hasan Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membenarkan dengan adanya isu yang dihembuskan ke publik, bahwa PKB membela prostitusi yang ada di RW 5, Kelurahan Semampir, Kota Kediri.

“Usai saya memutuskan pihak Pemkot kediri untuk menunda Penggusuran dan membuldozer prostitusi jika masih ada di RW 05, Kelurahan Semampir, fakta dilapangan keputusan tersebut dibalik yang katanya fraksi PKB membela prostitusi, ” ungkap Nurudin Hasan, Selasa (06/12/2016) malam.

Lebih lanjut Nurudin menjelaskan, entah darimana fitnah dan isu tersebut dihembuskan, hingga masuk ke ketua MUI Kota Kediri. Pihak PKB Kota Kediri mendengar adanya isu tersebut saat bersilaturahmi ke KH Khafabihi Mahrus, ketua MUI kota kediri, yang menanyakan adanya kabar jika anggota dewan dari fraksi PKB membela Prostitusi.

“Kita pun kaget dan akhirnya menjelaskan pada ketua MUI bahwa fakta tersebut dibalik entah oleh siapa, dan akhirnya pihak ketua MUI mengaku bahwa yang memberikan informasi padanya tersebut memutarbalikan fakta,”kata Nurudin.

Penjelasan yang disampaikan pada ketua MUI Kota kediri adalah fakta bahwa fraksi PKB bukan membela prostitusi, namun membela warga RW 05 Kelurahan Semampir.

“Pemkot diharap untuk menunda penggusuran rumah warga dan menunggu adanya keputusan hukum tetap dari Pengadilan. Namun PKB mendukung penutupan prostitusi yang ada di RW 05,”ucapnya.

Fraksi PKB membela warga RW 05, karena ada beberapa kejanggalan dalam SHP atas nama Pemkot Kediri yang masih sengketa dan itu harus diuji kebenarannya. Ruang untuk  menguji kebenaran tersebut ada di pengadilan.

Karena itu, akan lebih bijaksana bila Pemkot menunda dulu, jangan asal gusur,”kasihan rakyat, beban hidup mereka sudah berat, kalau tetap dilakukan penggusuran akan menambah beban baru, akan banyak pengangguran baru, dan akan muncul kemiskinan baru,” tandas Nurudin.

Nurudin juga menambahkan, lantas kewajiban Pemerintah Kota Kediri seperti yang diamanatkan UUD 1945, menciptakan kesejahteraan rakyat, menjadi tidak terpenuhi, bahkan dinafikan.

” Jangan salah faham, yang kita bela hak-hak rakyat, bukan ruang praktek prostitusi,”tegas Nurudin.

Karena  itu, point pertama dan yang paling utama keputusan dalam Raker Dewan  kemarin adalah penutupan praktek prostitusi dengan sanksi usir dan buldozer. Dan baru point kedua adalah penundaan pelaksanaan penggusuran hingga ada kejelasan status hukum atas tanah yang saat ini di sengketakan.

Bila kemudian, Pemkot Kediri tidak mematuhi putusan dewan, yang mengoreksi kebijakan Pemkot yang salah.

“Dan saat ini jika Pemkot Kediri mengabaikan, berarti Pemkot Kediri tidak menghargai keberadaan DPRD, berarti Pemkot telah menciptakan masalah baru. Pemkot telah menabuh genderang permusuhan baru terhadap keberadaan DPRD,”pungkas Nurudin,(G Marmoyo)