Dewan Menilai Pemkot Kediri Munculkan Masalah Baru

Walikota bersama tokoh masyarakat serta ulama Kota Kediri saat melakukan Rapat penertiban Warga Rw 5 ( foto : Marmoyo_KIcom)
Walikota bersama tokoh masyarakat serta ulama Kota Kediri saat melakukan Rapat penertiban Warga Rw 5 ( foto : Marmoyo_KIcom)

KANALINDONESIA.COM, KEDIRI : Pemerintah Kota Kediri bersikukuh melakukan penggusuran pada tanggal 10 Desember 2016 mendatang pada warga RW 05, Kelurahan Semampir, Kota Kediri, walaupun pihak dewan memutuskan dalam hearing, diminta pemerintah menunda penggusuran itu.

Dasar pemerintah melakukan penggusuran karena lahan tersebut adalah milik Pemkot dan tak diperpanjang lagi sewanya pada warga. Dewan Menilai langkah Pemkot Kediri tak menghargai keputusan dan memunculkan permasalahan baru.

Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dalam memutuskan untuk melakukan penggusuran tetap melihat dampak sosial yang terjadi namun hal tersebut sudah diantisipasi oleh pemerintah.

“Jangan khawatir tak akan terjadi hal lain usai penggusuran,”kata Abdullah Abu Bakar, Rabu(07/12/2016) malam diruang Joyoboyo Balai kota Kediri.

Walikota yang didukung oleh tokoh masyarakat dan ulama kota Kediri menjelaskan, jika keberadaan prostitusi di Kota Kediri akan ditutup dan akan dipakai untuk fasilitas sosial dan umum.

“Karena tanah tersebut adalah milik pemerintah,”kata Walikota.

Walikota juga menjamin tak ada perlawanan dari warga RW 05, Kelurahan Semampir, Kota Kediri saat dilakukan penutupan, dasar kita adalah perjanjian awal saat menyewakan tanah pada warga.

“Kalau warga ngotot kita akan tunjukan perjanjian sewa tersebut,”kata Walikota.

Terpisah, Nurudin Hasan ketua Komisi B anggota DPRD Kota Kediri yang membacakan keputusan hasil rapat kerja dewan pada tanggal (05/11/2016)  lalu mengatakan, seharusnya setiap kebijakan yang dilakukan Pemkot Kediri jangan sampai menyakiti hati rakyat, termasuk masalah kebijakan Pemkot untuk menggusur warga RW 5, Semampir.

Apalagi  tanah yang diklaim Surat Hak Pakai(SHP) atas nama Pemkot tersebut tidak semua benar,” karena ada beberapa ruas tanah SHP Pemkot, ternyata milik beberapa warga dengan status SHM,”ucapnya.

Menurutnya, kalau tetap dilakukan penggusuran akan menambah beban baru, akan banyak pengangguran baru, akan muncul kemiskinan baru. Lantas kewajiban Pemerintah Kota Kediri seperti  yang diamanatkan UUD 1945, menciptakan kesejahteraan rakyat, menjadi tidak terpenuhi, bahkan dinafikan.

“Jangan salah faham, yang kita bela hak-hak rakyat, bukan ruang praktek prostitusi. Karena itu, point pertama dan yang utama keputusan kemarin adalah penutupan praktek prostitusi dengan sanksi usir dan buldozer. Baru point kedua adalah penundaan pelaksanaan penggusuran hingga ada kejelasan status hukum atas tanah yang disengketakan,” kata Nurudin dari Fraksi PKB DPRD Kota Kediri.

Nurudin juga menambahkan,”bila kemudian, Pemkot Kediri tidak mematuhi putusan dewan, yang mengoreksi kebijakan Pemkot Kediri yang salah. Berarti Pemkot Kediri tidak menghargai keberadaan DPRD. Berarti Pemkot telah menciptakan masalah baru. Pemkot telah menabuh genderang permusuhan baru terhadap keberadaan DPRD,”tegasnya.

Apalagi Pemkot Kediri telah memasang brand image baru Harmoni Kediri, the Service City. kalo begini sikapnya. Keharmonisan mana yang ingin pemkot ciptakan, pelayanan apa yang ingin diberikan kepada rakyat Kota kediri. Mohon Pemkot berhati-hati, konteks DPRD  hanyalah untuk pengawasan dan pengamanan, agar tidak muncul masalah baru di masyarakat Kota Kediri. (G Marmoyo)