Pasca Iuran Naik, DPRD Jatim kembali Ingatkan BPJS Lakukan Evaluasi Kinerjanya

SURABAYA KANALINDONESIA.COM Kebijakan pemerintah yang meloloskan kenaikan iuran BPJS, harus diikuti dengan evaluasi kinerjanya. Ini yang dikatakan ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Reny Pramana.

Politisi PDIP Jatim ini mengatakan pasca kenaikan iuran ini, pihaknya berharap agar pihak BPJS melakukan evaluasi kinerjanya.

“Harus ada evaluasi secara menyeluruh mulai dipusat sampai daerah,”ungkap wanita yang akrab dipanggil Reni ini saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Kamis (7/11/2019).

Politisi PDIP ini mengatakan evaluasi kerja dilakukan karena saat ini pemerintah sudah memutuskan kenaikan iuran kepesertaan BPJS. “Perbaiki semua manajemennya untuk pengganggaran (iuran) utamanya terkait implementasi dibawah. Jangan sampai membuat regulasi yang muter-muter,”sambung mantan Ketua DPRD Kediri ini.

Baca:  Perbedaan dan Keindahannya

Wanita yang akrab dipanggil Reni ini juga menyoroti gaji para petinggi BPJS.” Saya kira perlu juga dievaluasi karena gaji besar belum bisa mensejahterakan masyarakat,”jelasnya.

Reni lalu membeberkan bahwa saat ini saatnya BPJS melakukan pembenahan kinerjanya karena pemerintah telah memberikan regulasi yang menguntungkan pihak BPJS. “Kebijakan pemerintah sudah menguntungkan pemerintah lho. Mulai dari kenaikan iuran kepesertaan BPJS hingga adanya surat Kemendagri nomor 900/11445/BJ yang mengijinkan anggaran APBD untuk menyelesaikan permasalahan keterlambatan klaim pembayaran BPJS pada rumah sakit daerah. Hal ini harus dimaksimalkan pihak BPJS,” sambungnya.

Ditambahkan oleh Reni, dengan perbaikan kinerjanya, pihaknya berharap agar ketika ada persoalan kemudian dibebankan ke daerah. Nang

Baca:  Tiga Arahan Presiden Terkait Pembiayaan BPJS Kesehatan bagi Pasien Covid-19