Setelah KPK Geledah Kantor di Jombang , Sekda Bukan Tersangka, Tapi Pintu Masuk Usut Korupsi Jama’ah

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM,JOMBANG : Kedatangan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan serangkaian kegiatan penggeledahan sejumlah instansi Pemkab Jombang pekan ini, masih menyimpan misteri.

Adanya kabar Sekdakab Jombang Ita Triwibawati sebagai tersangka yang sempat mencuat terbantahkan.

Pasalnya, dalam situs resmi KPK, hanya suami Ita yang tak lain Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, yang statusnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyalahgunaan wewenang dalam APBD Nganjuk yang berdampak pada kerugian negara.

Sekda Jombang yakni Ita Triwibawati bukanlah tersangka. Akan tetapi penggeledahan penyidik KPK di ruang kerjanya, serta sejumlah instansi di Jombang diduga kuat merupakan langkah awal masuk KPK untuk membongkar kotak pandora yang hingga kini masih menyimpan sejumlah rahasia praktek korupsi.

Petugas penyidik KPK telah menyita berbagai dokumen penting kegiatan yang ada di Jombang dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2016.

Fenomena turun gunungnya KPK ini membuat sejumlah pihak melakukan analisa. Salah satu narasumber di internal Pemkab Jombang yang namanya enggan di publikasikan mengatakan bahwa, penggeledahan di ruang kerja Sekda oleh penyidik KPK adalah suatu kewajaran.

“Sekda itu selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, sementara Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, jadi ketika terjadi permasalahan pasti yang diperiksa adalah Sekda dulu baru kepada yang lain,” ujarnya.

Geliat polemik kasus yang sedang membelit kota santri saat ini, dalam pandangannya sebagai orang birokrat, bisa saja KPK sedang membidik dugaan praktek korupsi berjamaah yang selama ini terindikasi ada.

“Kalau dirunut dari awal penggeledahan, mulai dari ruang kerja sekda, bagian pembangunan hingga sejumlah SKPD, saya rasa ini ada dugaan kongsi jahat antara Dewan dan Pemkab sendiri,” paparnya.

Kuatnya dugaan publik dan sejumlah penggiat korupsi bertambah ketika Sekda Ita mengatakan jika KPK turun ke Jombang hanya untuk memeriksa segala kegiatan yang disinyalir merugikan keuangan negara. Hal ini ditunjang dengan kapasitas Sekda Ita yang hingga saat ini hanya sebagai saksi, bukan tersangka.

Aan Anshori selaku, Direktur LInK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) mengatakan, penggeledahan KPK di SKPD Jombang merupakan upaya untuk memperkuat barang bukti yang sebelumnya sudah dikantongi.

“Aku meyakini penggeledahan itu untuk memperjelas sejauh mana modus operandi korupsi terjadi, dan bagaimana keterlibatan para pihak,” ujarnya.

Masih menurut Aan, sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus yang kini diselidiki KPK seharusnya bisa lebih kooperatif.

“Karenanya, saya meminta semua pihak untuk kooperatif dalam kasus ini. Jangan pernah berpikir bisa lolos dari kasus korupsi,” pungkasnya.

Hal senada juga di sampaikan Joko Fatah Rokhim selaku koordinator Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), menurutnya, KPK tidak hanya membidik kegiatan dari Pemkab, melainkan juga seluruh kegiatan yang juga dilakukan DPRD Jombang.

Masih menurut Fatah, adanya indikasi dugaan korupsi yang dilakukan secara mesra oleh pemkab dengan dewan bisa dilihat pada Jasmas tahun 2013.

“Ketika itu masa transisi antara bupati yang lama dengan bupati yang sekarang. Bupati lama telah habis masa jabatannya dan saat itu bupati penggantinya baru dilantik Desember. Namun anggaran kok bisa cair? Seharusnya dana Bantuan Keuangan yang dikemas sarana prasarana (Sarpras) harus masuk SILPA,” ujarnya, Jumat (09/12/2016)

Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang enggan memberikan komentar terkait masalah KPK. Saat ditemui awak media di Hotel Yusro. Bupati Nyono memilih menghindari awak media.(elo)