Rapat Tertutup Komisi A Bahas Anggaran Rp 1,6 Triliun. Ketua Komisi A Pilih Gak Hadir

SURABAYA KANAL INDONESIA.COM Pembahasan Rancangan APBD Jawa Timur 2020 dibahas agak mepet-mepet ternyata betul terjadi. Dari lima komisi di DPRD Jatim, ternyata Komisi A baru melakukan rapat mulai Jumat, Sabtu dan Minggu 8-10 November 2019. Sedangkan Komisi B, C, D dan E sudah lebih dulu tuntas beberapa hari sebelumnya.

Tidak jelas apa alasan komisi A baru melakukan rapat pembahasan R-APBD Jatim 2020 bersama seluruh mitra kerjanya di akhir pekan ini. Rapat ini mepet sekali dengan jadwal sidang paripurna hari ini Senin (11/11/2019) dengan agenda membacakan laporan komisi-komisi atas hasil hearing bersama seluruh mitra kerjanya.

“Mau maghrib belum kelar,” begitu tulis salah satu anggota Komis A DPRD Jatim di unggahan medsosnya, Minggu petang (10/11/2019).

Disisi lain, Rapat bersama seluruh mitra OPD juga tidak dihadiri Ketua Komisi A Istu Hari Bagio. Politisi partai Golkar itu kabarnya sedang urusan pribadi di luar Provinsi Jatim. Alhasil, hearing kali ini dipimpin oleh Wakilnya yakni Bayu Airlangga dan Hadi Dediansyah.

Wakil Ketua Komisi A Hadi Dediansyah mengatakan tidak hadirnya Ketua Komisi A sudah ada izin sebelumnya dan kepada anggota lainnya. “Ketua Komisi A sudah pamit. karena ada wisuda purnatugas di Magelang, sudah izin ke kami karena beliau juga merupakan momentum satu kali dalam seumur hidup, makanya memilih itu daripada membahas anggaran rakyat,” katanya saat ditemui disela hearing, Minggu (10/11/2019).

Meski demikian, Hadi menegaskan bahwa pihaknya sudah menghandel dan membackup tugas-tugas Komisi A DPRD Jatim. Menurut dia, komisi A bukanlah milik perseorangan saja. “Secara etika politik, saya rasa itu kebijakan politik masing masing, ya. Kalau bicara wakil rakyat mestinya mengedepankan kepentingan rakyat. Tapi kalau ada persoalan pribadi itu wilayah yang tidak bisa kita sentuh karena itu hak sebagai anggota pribadi,” terangnya.

Pembahasan RAPBD 2020 kali ini diakui Hadi sangatlah mepet. Sebab, agenda DPRD diikuti dengan kunjungan dan kegiatan-kegiatan partai. Saking sibuknya, Komisi A baru bisa menggelar rapat di last minutes. “Untuk pembahasan kita diberi waktu sangat mepet. Mangkanya komisi A ambil waktu saat libur. Mau tidak mau, komisi A walaupun hari libur kita terjang. Karena ini juga menyangkut masalah masyarakat Jatim, kalau sampai komisi dengan mitranya tidak membahas anggaran saya rasa yang dirugikan masyarakat Jatim,” papar politisi partai Gerindra ini.

Hearing Komisi A ini pun juga dilakukan secara tertutup dalam pembahasan APBD 2020 dengan dihadiri sejumlah OPD Pemprov Jatim. “Maaf mas tertutup ya mas,” kata salah satu orang berpakaian batik hijau kepada wartawan, sembari kembali menutup pintu Komisi A DPRD Jatim.

Untuk diketahui, dari total Rp 33,7 Triliun Belanja pada Rancangan APBD Jawa Timur yang kini sedang dibahas DPRD JAtim, Komisi A cukup mendapat porsi yang besar. Berdasarkan nota keuangan Gubernur Jatim, Komisi A dan mitra kerjanya di OPD Pemprov estimasi alokasi anggaran sekitar Rp 1,6 Triliun yang bakal dibahas. Anggaran tersebut tersebar di sejumlah OPD.

Antara lain Satpol Pamong Praja Rp46,7 miliar, Dinas Kominfo Rp 66,5 miliar, Anggaran Gubernur-Wagub Rp27,8 miliar, Anggaran DPRD Jatim Rp 106,2 miliar, Kesekretariatan (Biro Humas Protokol, Biro Umum, Biro Hukum, Biro Organisasi, dll) Rp513,7 miliar.

Kemudian Sekretariat DPRD Jatim Rp 309,7 miliar, Inspektorat Rp79,6 miliar, Badan Kepegawaian Daerah Rp47,7 miliar, Badan Pengembangan SDM (d/h Badiklat) Rp154 miliar, Badan Penelitian Dan Pengembangan Rp 41,8 miliar, Badan Penghubung Daerah Jakarta Rp 53,1 miliar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp36,2 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp67,3 miliar.

Ditambah lagi anggaran di Lima Bakorwil seperti Bakorwil Bojonegoro Rp18,4 miliar, Bakorwil Malang Rp17,2 miliar, Bakorwil Pamekasan Rp16,5 miliar, Bakorwil Jember Rp16,1 miliar, Bakorwil Madiun Rp21 miliar.

Ini Estimasi Anggaran Mitra Kerja Komisi A DPRD Jatim

Satpol Pamong Praja : 46,766,076,561

Dinas Komunikasi dan Informatika :
66,543,519,693

Gubernur dan Wagub : 27,803,347,446

DPRD Jatim : 106,272,804,875

Kesekretariatan Daerah (Biro-­‐Biro) :

513,727,838,100

Kesekretariatan DPRD Jatim :309,729,752,016

Inspektorat. : 79,615,978,900

Badan Kepegawaian Daerah :47,790,054,900

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia : 154,100,604,100

Badan Penelitian dan Pengembangan :
41,872,851,875

Badan Penghubung Daerah Jakarta:
53,141,711,850

Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik :
36,216,332,100

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa :
67,323,025,192

Bakorwil Bojonegoro : 18,457,043,550

Bakorwil Malang : 17,229,278,844

Bakorwil Pamekasan : 16,521,151,750

Bakorwil Jember : 16,108,669,225

Bakorwil Madiun : 21,041,317,85.

Jumlah : 1,640,261,358,827