Buruh Outsourcing Digaji Dibawah UMK, Puluhan Buruh SGS Jombang Demo

Sejumlah masa dari serikat SBPJ GSBI Jombang saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Naker Jombang(foto:Elo_kanalindonesia.com)

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: :Banyaknya buruh outsourcing yang diberikan upah dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di PT Sumber Graha Sejahtera (SGS), Kecamatan Diwek Jombang, Jawa Timur, membuat puluhan buruh unjuk rasa, di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) pada hari Rabu (20/11), pagi.

Puluhan buruh yang tergabung dalam serikat pekerja SBPJ GSBI Jombang, melakukan aksi unjuk rasa, lantaran upah tenaga kerja atau buruh di PT SGS jauh dari upah minimum kabupaten (UMK).

Menurut ketua SPBJ GSBI Jombang, Hadi Purnomo ada banyak permasalahan buruh di PT SGS. “Banyak buruh outsourcing yang jauh upahnya dari UMK, upahnya ada yang 1,6 juta ada yang 1,5 juta,” ujar Hadi, pada sejumlah jurnalis, Rabu (20/11/2019).

Masih menurut penjelasan Hadi, padahal di dalam aturan yang berlaku. “Sesuai undang-undang ketenagakerjaan standarnya itu kan harus sesuai dengan UMK, tidak boleh dibawahnya,” tegas Jadi.

Baca:  Sambari Dorong THL Gresik Untuk Lanjutkan Pendidikan

Seperti di PT SGS, Hadi menyebut ada permasalahan buruh yang berkaitan dengan skala upah. “Ya ada permasalah soal skala upah, itu kan sebagai pembedaan,” ucapnya.

Bahkan, persoalan tersebut sambung Hadi, sering dilaporkan ke Disnakertrans Jombang, namun tak kunjung ada solusi. “Tidak ada penangkapan serius, atau melihat langsung kondisi buruh yang ada di lapangan, sehingga tidak ada solusi, dan tiap tahun akan menumpuk permasalahan ini,” paparnya.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan bahwa perbedaan skala upah antar buruh cukup besar. Perbedaan ini bergantung pada masa kerja. “Skala upah kalau dua, tiga tahun bekerja dapat tambahan upah 25 ribu, kalau tahun berikutnya akan naik jadi 35 sampai 40,” kata Hadi.

Baca:  Grand Final Turnamen Piala BHS Cup, Berakhir dengan Adu Pinalti, Krian United Keluar Sebagai Winner

Selain itu, Hadi mengaku bahwa permasalahan di PT SGS, itu juga soal buruh outsourcing, yang jumlahnya di perusahaan kayu lapis tersebut, jumlahnya ratusan. “Ada sekitar 500 sampai dengan 600 an,” paparnya.

Buruh outsourcing dan buruh borongan di PT SGS, imbuh Hadi, mendapatkan upah yang jauh dibawah UMK. “Buruh outsourcing ini dibayar jauh dibawah UMK, padahal kerjanya sama dengan buruh yang lain,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Jombang, Purwanto, pihaknya mengaku jika selama ini sudah memfasilitasi persoalan skala upah dan tenaga outsourcing di PT SGS.

“Terkait skala upah memang aturan yang berlaku seperti itu, kalau masa kerja satu tahun ya belum masuk UMK, kalau sudah satu tahun lebih baru UMK,” ungkap Purwanto.

Baca:  Dico Siap Dampingi Mirna Annisa di Pilkada Kendal

Selain itu, Purwanto mengatakan jika selama ini Disnakertrans selalu melakukan pengawasan bekerjasama dengan beberapa lembaga lainnya.

“Ada pada petugas pengawasan ketenagakerjaan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim, di BLK jalan Kemuning, itu tugasnya melakukan pengawasan pada perusahaan yang belum menjalankan ketetapan UMK,” kata Purwanto.

Lebih lanjut Purwanto mengatakan jika persoalan skala upah itu dibuat oleh pihak perusahaan dan dilaporkan ke Disnakertrans.

“Skala upah itu ada di aturan perusahaan. Nanti yang ngesahkan aturan perusahaan itu kita. Dan tugas kita mengawal aturan itu agar tidak keluar dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Setelah melakukan aksi unjuk rasa, masa aksi selanjutnya membubarkan diri. Meski sejumlah persoalan yang disuarakan buruh masih belum ada solusi.(elo)