TB Hasanuddin : Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang Hingga Masa Sidang Berikutnya

TB Hasanuddin (istimewa)

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA : Anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme TB Hasanuddin mengatakan, pembahasan RUU tersebut akan diperpanjang hingga masa sidang berikutnya pada awal Januari 2017. Untuk itu, Pansus akan fokus pada aturan pelibatan TNI dalam aksi penindakan terorisme.

“Saat ini, hampir semua fraksi bersepakat untuk melibatkan TNI dalam penindakan. Hanya saja teknisnya masih harus diperjelas. Dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI ada pasal soal pelibatan TNI di luar operasi perang, salah satunya soal terorisme,” tegas politisi PDIP itu pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Namun, Hasanuddin menuturkan, dalam UU tersebut belum ada pembahasan hingga tingkat teknis. Padahal, pelibatan TNI dalam RUU Terorisme itu juga relevan mengingat saat ini Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mulai mengalami kekalahan di Timur Tengah.

“Kami harap, dengan adanya RUU Terorisme ini, ada aturan main yang jelas antara TNI dan Polri dalam menindak terorisme, sehingga kita punya aturan main yang komprehensif,” pungkasnya.

Sebelumnya direktur eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan pelibatan TNI secara langsung dalam penanganan terorisme dinilai tidak perlu masuk dalam revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sehingga pelibatan TNI seperti dalam usulan RUU tersebut tidak tepat. Pasalnya, model penegakan hukum di Indonesia menggunakan criminal justice system.

“Revisi UU No. 15 Tahun 2003 ini juga aneh. Model penanganan kita ini criminal justice system. Aneh kalau dilibatkan militer,” ucap Araf dalam Diskusi Publik “Problematika Operasi Militer Selain Perang” kata Araf belum lama ini.
Menurut Araf, sistem penegakan hukum di berbagai negara demokrasi, termasuk dalam tindak pidana terorisme, menggunakan mekanisme peradilan. Sehingga, militer tak bisa serta-merta terlibat dalam proses hukum tersebut.

“Di negara demokrasi manapun itu pakai mekanisme penegakan hukum, melalui pengadilan,” ungkapnya.

Meski demikian kata Araf, tentara masih bisa terlibat dalam upaya penanganan tindak pidana terorisme, meski bukan melalui UU No. 15 Tahun 2003. TNI, kata Araf, dapat tetap terlibat dalam membantu aparat kepolisian sesuai yang berlaku dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI melalui operasi militer selain perang (OMSP).

“Boleh enggak militer ikut mengatasi terorisme? Boleh. Tapi bukan di UU No. 15 tahun 2003. TNI sudah dilibatkan di UU TNI dalam OMSP,” pungkas Araf.(Dargo)