Pemkot Kediri Dituding Salahi UUD 45

Juwito Ketua DPD Golkar Kota Kediri

KANALINDONESIA.COM, KEDIRI : Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) Partai Golkar Kota Kediri, terus menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Kediri, terkait penggusuran warga RW 05 Kelurahan Semampir, Kota Kediri yang saat ini memasuki babak baru yaitu persidangan perdana class action warga yang menggugat walikota secara perdata di Pengadilan Negeri ( PN) Kota Kediri.

Juwito, Ketua DPD Golkar Kota Kediri dalam keteranganya mengatakan, seharusnya pihak pemerintah Kota Kediri mematuhi hukum yang berlaku di negara ini, salah satu ciri negara hukum adalah jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Kata Juwito saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (14/12/2016) juga memberikan contoh pada UUD 45 BAB XA pasal 28A s.d 28J, yang berbunyi pada pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Tapi tetap mengacu pada aturan karena negara Indonesia adalah negara hukum'” tandas Juwito.

Pemerintah tidak boleh menafsirkan sendiri, yang berhak hanya pengadilan terkait kepemilikan tanah lahan yang saat ini bersengketa.

“Bagaimana kalau rakyat menafsirkan sendiri setiap ada sidang di pengadilan bisa kacau negara ini” imbuh Juwito.

Juwito juga berharap pihak pemerintah menunda rencana penggusuran dan Pemkot wajib menghadiri gugatan apabila menghargai negara hukum.

“Ada 3 (tiga) prinsip dalam negara hukum : Supremacy of Law (kedaulatan hukum), Equellity before of the law (kesamaan dihadapan hukum), Due proces of law (menegakkan hukum tdk boleh bertentangan dgn hukum). Tiga prinsip negara hukum sesuai UUD 45 pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.”pungkas Juwito.

Terpisah , Supriyo salah satu kuasa Hukum warga RW 5 Kelurahan Semampir dalam keteranganya mengatakan, jika pada hari ini Rabu (14/12/2016) sidang PTUN Jatim terkait keabsahan SHP yang dimiliki Pemkot Kediri.

Kata Priyo tindakan Pemkot Kediri ini sudah sangat meresahkan warga, karena warga harus berpikir tempat tinggal yang akan digusur sebelum ada putusan hukum yang sah. Selain itu dampak sosial pada anak-anak yang tak terkontrol oleh orang tua mereka karena sibuk menghadapi Pemkot Kediri.

Lihat anak-anak kecil disana sudah mulai mengemis di perempatan untuk sekedar mencari uang jajan,” kata priyo saat di PN Kota Kediri, Selasa (13/12/2016) Priyo juga berharap pihak pemerintah Kota Kediri untuk menahan diri hingga ada putusan hukum dari pengadilan, kita patut menduga dengan kengototan pemerintah dan tidak melihat sisi sosial pada masyarakat ada apakah ini ?,” tandas Priyo.(G Marmoyo)