Menko Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto: Januari 2020 RUU Omnibus Law masuk Parlemen

Menteri kordinator perekonomian Airlangga Hartarto( Istimewa)

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menjanjikan pemerintah akan mendorong dua paket program omnibus law akan masuk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun depan 2020.

Dua paket program ini, yakni terkait dengan RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law tentang Perpajakan.

“Omnibus Law targetnya tahun depan (2020), akan masuk di parlemen di bulan Januari,” ujar Airlangga usai menjadi Keynote Speaker, dengan tema “Menumbuhkan Iklim Yang Kondusif Bagi Investasi, Dunia Usaha Dan UMKM Dalam Rangka
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Menuju Negara Maju” pada acara Rapimnas KAHMI, di Menara Peninsula Hotel Slipi Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Airlangga mengungkap, pemerintah mempunyai program dan terobosan pembangunan ekonomi yang tengah berjalan pada masa lima tahun ini. Hal ini memerlukan dukungan dari banyak pihak agar berjalan efektif.

“Dan pemerintah punya program yang tentunya perlu dukungan dari masyarakat luas terkait dengan program omnubus law, yaitu ada dua paket yaitu cipta lapangan kerja dan kedua soal perpajakan,” jelasnya

“Ini perlu disosialisasikan terus. KAHMI berada dimana-mana di seluruh indonesia, ada di pemerintah ada dipartai politik dan lainya. Dalam kesempatan ini apa yang dilakukan pemerintah disosialisasikan di temen temen kahmi, tentu harapanya nanti bisa ke daerah-daerah juga” sambung Ketum Golkar ini menambahkan.

Selain itu, Airlangga menyampaikan, pemerintah melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam proses penyusunan dan konsultasi publik Omnibus Law. Telah dibentuk Satuan Tugas Bersama ( Task Force) yang dipimpin oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani  dengan anggota berasal dari unsur K/L, Pemda, Akademisi, serta dari KADIN sendiri.

“Pemerintah melibatkan Kadin dalam pembahasan omnibus law untuk mendapatkan masukan dan usulan agar substansi  omnibus law  selaras dengan kebutuhan pelaku usaha,” pungkas Airlangga.