Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lamongan Dari Reklame Di Duga Bocor Milyaran Rupiah

(Papan Reklame Yang Terpampang di jln. Lamongrejo). Foto_Moss

LAMONGAN, KANALINDONESIA
COM; Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lamongan dari reklame di duga bocor milyaran rupiah.

Pasalnya dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seluruh jenis reklame hanya sebesar lebih dari 2,7 milyar rupiah.

Padahal jika dihitung dalam setiap kecamatan di tempat – tempat strategis, reklame besar sejenis papan reklame atau billboard tidak kurang dari 10 reklame, artinya terdapat tidak kurang dari 270 papan reklame besar belum di tambah dengan puluhan reklame yg ada di sepanjang jalan nasional dan reklame yang ada di kota serta di 27 kecamatan.

(Papan Reklame di Kecamatan Babat)

Sedangkan rata – rata tarif sewa sejenis reklame papan atau bill board berkisar 45 juta sampai 50 juta pertahun.

Semestinya pendapatan dari pajak sejenis Reklame Papan atau bill board saja jika di kalikan 45 juta pertahun bisa sebesar lebih dari 18 milyar rupiah, belum lagi dari reklame kain dan reklame selebaran.

(Papan Reklame Yang Berada di Kecamatan Sukodadi)

Hal ini membuat prihatin Ketua Yayasan Wiyata Mandala Universal (YAWIMANU). Karena ketika Pemerintah kabupaten Lamongan sedang berupaya meningkatkan PAD, justru ada dugaan kebocoran uang Pendapatan Daerah dengan jumlah yg tidak sedikit tutur Imamurrosyidin.

Ketua Yayasan Wiyata Mandala Universal (YAWIMANU) juga menyampaikan bahwa
diduga kerugian akibat dari kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 dari sejenis reklame papan bill board saja sebesar tidak kurang dari 10 milyar rupiah, artinya pajak reklame dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 bocor lebih dari 85%.

Oleh karena itu, terpacu dalam Perda nomor 07 tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Lamongan, maka kami mendesak kepada BAPENDA Kabupaten Lamongan untuk menlaksanakan kinerjanya secara Transparan dan Akuntabel.

“Kami juga mendesak kepada inspektorat kabupaten Lamongan untuk bertindak tegas dan melakukan langkah kongkrit dalam menyikapi persoalan tersebut, untuk menyelamatkan dan mengamankan uang Negara. Kami juga akan berkoordinasi dg pihak yg berwajib, untuk menyikapi persoalan tersebut”, tegasnya.

Imam juga menjelaskan, prosedur izin sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Kemudian, pemberian izin untuk jalan nasional harus dilakukan bersama dengan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksana jalan nasional. Hal ini tertera dalam pasal 9 ayat (1). (Moss)

Jurnalis : Omdik/Rouf
Kabiro    : Ferry Mosses