Selewengkan Bantuan DD Pjs. Kades di Bangkalan Digelandang Aparat

BANGKALAN. KANALINDONESIA.COM–Diduga selewengkan bantuan Dana Desa (DD) hingga ratusan juta rupiah. Tepatnya sebesar Rp. 316 juta lebih tahun 2016 lalu. Seorang oknum PNS yang ditunjuk sebagai Pjs. Kepala Desa (Kades) Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Madura. Inisial M (50) digelandang aparat Reskrim Polres Bangkalan.

M digelandang aparat tidak sendirian tetapi bersama pelaksana kegiatan fiktif inisial NS (31). Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka diduga membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif di beberapa kegiatan dengan kerugian negara ditaksir sekitar Rp 316 juta lebih.

Adapun kegiatan fiktif yang dilakukan kedua tersangka. Diantaranya 7 kegiatan proyek pembangunan dan 17 kegiatan seremonial yang sudah di mark up.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra pada acara konfrensi pers yang digelar di Mako Polres Bangkalan. Mengatakan penyelidikan kasus penyelewengan bantuan DD itu telah dilakukan sejak tahun 2018 silam.

Baca:  Jadi Pembicara Indoargo Banyuwangi, Bupati Emil Beri Paparan

“Tanggal 16 Desember 2019 kemarin, tim peneliti dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bangkalan menyatakan kasusnya sudah P. 21 (lengkap). Makanya tersangka MS dan NS kita tahan,” terang Kapolres Bangkalan, Sabtu, (21/12/2019).

Lebih lanjut, AKBP Rama S. Putra menjelaskan bahwa untuk mengelabui kecuranganya. Tersangka MS dan NS membuat laporan keuangan seolah-olah kegiatan yang disebut diatas bukan fiktif dan benar-benar ada.

“Tetapi apes, kecurangan kedua tersangka akhirnya terungkap lewat audit BPK yang menemukan kerugian negara sebesar 316 juta lebih,” paparnya.

Dalam kasus ini aparat Polres Bangkalan berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp. 6 juta lebih dan sejumlah dokumen dari tangan tersangka sebagai barang bukti. Senin, 23 Desember 2019 lusa, Polres Bangkalan akan segera melimpahkan kasus itu kepada JPU Kejari Bangkalan.

Baca:  Peringati HUT ke 49 Korpri, PNS Polri Polres Ponorogo Gelar Baksos

“Kedua tersangka akan dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 serta pasal 18 UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Telah diubah dengan UU RI No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, ” pungkas mantan Kasubdit III Ditreskrimsus polda Jatim tersebut. (yans).