Diduga, Banyak Usaha Tambang di Tuban Tak Berijin

Aktifitas tambang ilegal ( istimewa)

KANAL INDONESIA.COM TUBAN : Aktifitas pertambangan ilegal di Tuban nampaknya masih belum mendapat respon serius dari aparat penegak hukum maupun penegak perda setempat.

Kegiatan eksploitasi secara besar-besaran sumber daya alam khususnya jenis pertambangan batu kapur serta tanah putih (red: pedel), ini berlangsung cukup lama dan hampir menghabiskan areal gunung kapur yang berada di Dusun Ndarjo, Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel, Tuban yang dilakukan oleh pengusaha tambang nakal, kini mulai meresahkan masyarakat sekitar.

Pasalnya, dampak pengerukan gunung gamping ini mulai meresahkan masyarakat sekitar.

Eko salah satu warga setempat mengatakan, bahwa sebenarnya sudah lama masyrakat sudah mengeluh, karena banyaknya aktifitas pertambangan liar tersebut.

“Selama ini masyarakat sekitar merasa dirugikan dengan kegiatan pengerukan gunung gamping tersebut mas, sering terdengar suara bising yang ditimbulkan dari alat berat (red : bleker). Belum lagi kerusakan lingkungan yang diakibatkan genangan air yang ada di sisa-sisa galian, airnya meluber dan biasanya mengakibatkan banjir gunung (red : air kiriman dari gunung),” ungkapnya, Minggu (18/12/2016).

Masih menurut Eko, namun lagi-lagi masyrakat tak bisa berbuat apa-apa karena pengusaha tambang seolah-olah kebal hukum, sehingga warga masyarakat sekitar tak mampu berbuat apa-apa.

“ya, kami rakyat kecil mas, bisa apa?. Namanya pengusaha, uangnya banyak. Kalau di tanya sama masyarakat, katanya mereka sudah mengurus ijin dari provinsi, dan kalau mau lapor ya kita gak tahu kemana, karena belum ada aparat penegak hukum yang menutup atau merazia kegiatan pertambangan di sini,” keluhnya.

Dari penelusuran kanalindonesia.com di lapangan, berhasil menemui salah satu perangkat desa setempat. Namun, pihaknya mewanti-wanti namanya untuk tidak dipublikasikan.

Dari pengakuan narasumber tersebut, pihaknya mengatakan bahwa, sebenarnya mereka (red : pengusaha tambang) dulunya mempunyai ijin untuk melakukan aktifitas pertambangan tersebut, namun kini setelah ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat, pengusaha tambang memilih untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut secara ilegal.

“Dulunya mereka punya ijin dari Pemda, namun sekarang mereka tidak punya ijin, dan melakukan aktifitas pertambangannya secara sembunyi-sembunyi karena mereka tal punya ijin dari propinsi,” ungkapnya sembari mewanti-wanti namanya untuk tidak dipublikasikan.

Ketika disinggung terkait kopensasi yang diberikan dari penambang kepada Desa, pihaknya mengatakan bahwa,” kalau dulu ada sekarang ya gak ada, justru banjir yang selalu dirasakan warga jika air dari gunung turun,” ungkapnya.

Sungguh disayangkan, bahwa kegiatan pertambangan ilegal ini seolah-olah tak tersentuh oleh aparat penegak hukum setempat, meskipun dampak buruknya selalu dirasakan warga setempat.(elo)