Maraknya Tambang Ilegal di Tuban, Karena Lemahnya Pengawasan dari Pemda dan Penegak Hukum

lokasi pertambangan ilegal di Ndarjo, Desa Banjaragung, Rengel Tuban.

KANALINDONESIA.COM, TUBAN : Lemahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Tuban, diduga dimanfaatkan oleh para penambang liar yang hingga hari ini melakukan aktifitas pertambangan di Dusun Ndarjo, Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel, Tuban.

Meskipun di area masuk lokasi aktifitas pertambangan sudah ada larangan yang dikeluarkan Pemda setempat namun lagi-lagi geliat aktifitas pertambangan masih nampak nyaman, melakukan aktifitas pertambangan ilegalnya.

Hal ini mungkin disebabkan lemahnya penindakan oleh aparat penegak perda maupun aparat penegak hukum setempat.

Informasi yang berhasil dihimpun kanalindonesia.com di Tuban, bahwa pengusaha tambang yang tidak mengantongi ijin tidak segan-segan memberikan tawaran berupa uang pada sejumlah aktifis lingkungan hidup di wilayah Tuban. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penggiat pecinta lingkungan setempat yang namanya enggan dipublikasikan.

“Pernah dahulu setelah ada sidak dan penutupan oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH) yang waktu itu bekerjasama dengan yayasan saya, waktu itu pasca penutupan tambang, sejumlah penambang mendatangi saya dan memberikan tawaran akan memberikan jatah uang sebesar Rp 5000,- per dump truk. Sedangkan aktifitas pertambangan ilegal tersebut setiap harinya mampu menghasilkan 400 dump truk pwr harinya, bisa dibayangkan nominalnya, namun tetep saja saya menolak tawaran tersebut,” ujarnya, Minggu(18/12/2016).

Masih menurut narasumber yang mewanti-wanti namanya untuk tidak dipublikasikan, kalau berbicara dampak lingkungan sungguh sangat merugikan masyarakat.

“Sangat merugikan masyarakat, hal ini dikarenakan setelah kegiatan pasca pertambangan lokasi bekas tambang tidak di reklamasi, belum lagi tidak ada pemasukan pada khas daerah, sehingga tambang ilegal ini sangat-sangat merugikan masyarakat juga Pemda,” terangnya.

Ketika disinggung sudah adakah langkah serius dari aparat penegak hukum setempat, berupa penangkapan hingga memproses pelaku pelanggaran tambang ke meja hijau, pihaknya menuturkan,” ya sangat minim, karena pengusaha tambang juga mempunyai orang-orang kuat di wilayah penegakan hukum, saat di razia sering kali bocor mas, jadi tidak ada pelaku pelanggaran yang bisa dijerat,” pungkasnya.

Diduga para pelaku pertambangan ini di back up oleh pihak oknum aparat sehingga pelaku pelanggaran undang-undang minerba dan perusakan lingkungan ini lepas dari jeratan hukum.(elo)