Menakertrans: Soal TKA, Pemerintah Terus Kendalikan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi M Hanif Dhakiri didampingi Bupati Madiun Muhtarom tengah memberikan pernyataan kepada wartawan soal Tenaga Kerja Asing dianggap membanjiri Indonesia.

KANALINDONESIA.COM, MADIUN: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi M Hanif Dhakiri meminta soal Tenaga Kerja Asing (TKA) agar tidak dibesar-besarkan, sebab pemerintah terus mengendalikan dan mengawasi keberadaan TKA. Sisi lain, jumlah TKA beredar di sosial media dan informasi keakuratannya diragukan, keadaan tertentu kondisi itu diplintir pihak lain.

Demikian disampaikannya usai “Peletakan Batu Pertama Pembangunan ¬†Perumahan Sejahtera Tenaga Kerja Indonesia Puri Kelapa Gading II” di Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Selasa (20/12). “Contoh belum lama ini, pernyataan Dirjen Imigrasi soal jumlah wisatawan, diplintir dan dikaitkan soal TKA,” tandasnya.
Ia menyatakan soal TKA disikapi secara bijak dan bersih, jumlah TKA hingga akhir Nopember lalu mencapai 74 ribu hingga 76 ribu.
“Indonesia ini di negara terbuka, coba bandingkan jumlah TKI di Hongkong ada 153 ribu dan Malaysia sekitar 2 juta. Jika dibandingkan TKA ada di Indonesia jumlahnya berbanding jauh,” ujarnya lagi.
Menurutnya pemerintah dari Kemenakertrans, Dinas, Polri, Imigrasi hingga pemerintah daerah juga ikut melakukan pengawasan hingga penindakan TKA.
“Prinsipnya selama resmi, harus memenuhi persyaratan. Jika tidak resmi pasti ditindak tegas, jadi jangan lah soal TKA dilebih-lebihkan,” ujarnya penuh harap.
Soal pembangunan rumah TKI, tambahnya, menyambut baik, sekaligus memiliki manfaat baik.
“Saya beri apresiasi kepada mantan TKI ikut memikirkan nasib rekan-rekannya. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Bupati Madiun (Muhtarom), atas kecepatan perijinan,” ujar M Hanif Dhakiri.
Sementara itu, Bupati Madiun Muhtarom mengatakan daerahnya per tahun menyumbang sebanyak 2.400 tenaga kerja dikirim ke luar negeri.
“Kami dalam berbagai kesempatan meminta, untuk ingin jadi TKI, agar ikut jalur resmi. Hal itu, memudahkan suatu urusan,” ujarnya.
Sial perijinan pembangunan perumahan itu, tambahnya, sempat dihentikan dan dipasang peringatan keras.
“Setelah semua persyaratan terpenuhi, kami pun segera terbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Maka, pembangunan dapat dilanjutkan,” tandas Muhtarom.(AS)