Prof. Romli: Penggeledahan KPK Tanpa Izin Dewan Pengawas, Batal Demi Hukum

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM — Penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa izin Dewan Pengawas KPK dinyatakan batal demi hukum.

Hal itu dikatakan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung sekaligus salah satu tim perumus Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM saat memberikan pandangannya soal kisruh Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK kepada Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dari PDI Perjuangan.

Prof. Romli juga menanggapi beredar rumor jika penyelidik KPK tidak membawa surat izin dari Dewan Pengawas saat mau melakukan penggeledahan di kantor DPP PDI Perjuangan, sebagai rangkaian penyelidikan terhadap kasus suap Wahyu Setiawan.

Baca:  Baznas Berdayakan Petani dan Pedagang Kopi Tradisional Indonesia

“KPK menggunakan Sprindik lama yang diteken pimpinan KPK era Agus Rahardjo. Padahal OTT dilakukan saat kepemimpinan Firli Bahuri,” ungkap Prof. Romli.

Menurut dia, berdasarkan Pasal 70C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menegaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Kemudian Pasal 70B bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Penyelidikan termasuk penyadapan harus mengacu kepada UU Nomor 19 Tahun 2019 yang memerintahkan agar terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dewan Pengawas,” katanya.

Baca:  Polisi Bekuk Pengedar Narkoba Antar Kota di Jombang

Ia menambahkan penyadapan yang dilakukan sebelum disahkan UU KPK baru, dan dijadikan dasar OTT sesudah diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 menjadi tidak sah.

Maka, Sprindik lama yang tidak mengantongi izin Dewan Pengawas menjadi mutatis mutandis atau dengan perubahan-perubahan yang diperlukan dengan barang bukti di bawah Rp 1 miliar seperti perkara Wahyu Setiawan dinilai sudah tidak relevan lagi untuk ditangani KPK.

“Jika kegiatan penyelidikan berupa penggeledahan yang dilakukan KPK tidak mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, maka semua bukti yang disita otomatis batal demi hukum,’ tutur Prof. Romli mengakhiri. @Rudi