LSM TC Jatim Persoalkan, Perlakuan Istimewa Bareskrim Polri terhadap Bupati Mojokerto MKP

Ketua Transparency and Transportation Community Joko Fatah Rokhim

KANALINDONESIA.COM, MOJOKERTO : Dari salah satu narasumber di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dikonfirmasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Transparency and Transportation Community (TC ) Jatim, diketahui bahwa sejak tanggal, 21 Desember 2016, Bupati Mojokerto Mustofa Kemal Pasha sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan surat KPK-RI Nomor: R1384/25/09/2014 tanggal 25 September 2014.

Namun dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK dengan Komisi III DPR RI Rabu, 27 Januari 2016, disebutkan bahwa kasus kredit fiktif pada PT BPD Jatim Cabang H. Muhammad Surabaya (Bank Jatim) sebesar Rp 52,3 miliar tersebut selanjutnya ditangani oleh Dittipideksus Bareskrim Polri dengan persangkaan Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU).

Joko Fatah Rokhim, ketua TC Jatim menuturkan, hingga hari ini kasus yang melibatkan Mustofa Kemal Pasha (MKP) tidak ada kejelasan penanganannya baik oleh Bareskrim Polri maupun KPK.

“Hingga kini belum ada kejelasan atas kasus yang menyeret Bupati MKP padahal, dua tersangka lain pada kasus yang sama, yaitu Yudi Setiawan sudah divonis bersalah pada 2 Desember 2014 dan Carolina Gunadi sudah menjadi terpidana sejak awal 2014. Vonis Pengadilan Tipikor Surabaya untuk Yudi adalah 10 tahun penjara, denda Rp 200 juta, pengganti kurungan 1 tahun, dan pengembalian uang Rp 58.220.624.000. Carolina dijatuhi hukuman penjara 6 tahun, denda Rp 400 juta subsider 4 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp 184.957.000 oleh Pengadilan Tipikor Surabaya,” ungkap Fatah, Rabu (21/12/2016).

Masih menurut Fatah, menurut kami masih banyak kepala daerah atau penguasa-penguasa kecil di sejumlah daerah yang tidak tersentuh oleh penegakan hukum.

“masih banyak kepala daerah maupun pengusaha, yang tidak tersentuh oleh penegak hukum, yang selama ini diupayakan oleh kepolisian, kejaksaan, maupun KPK. Kenyataan ini tidak boleh dibiarkan karena menunjukkan bahwa keadilan tidak sungguh-sungguh tegak di Bumi Pertiwi. Terhadap kelompok yang tidak memiliki uang dan kekuasaan, hukum sangat tajam. Sebaliknya, kepada kelompok yang sanggup membayar dan atau memiliki kekuasan politik dan sosial, hukum layu dan tumpul,” tegasnya.

Joko Fatah Rokhim selaku ketua TC Jatim meminta pada pihak Bareskrim Polri maupun KPK, dalam penanganan hukum terhadap Mustofa Kemal Pasha ada beberapa hal yang harus ditekankan.

“Pertama, penanganan hukum yang macet atas kasus yang menjerat Bupati Mojokerto ini membuat kemungkinan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh yang bersangkutan semakin terbuka lebar. Karena kami percaya, untuk menutup sebuah kebohongan perlu seribu kebohongan yang lain. Artinya, untuk memacetkan penanganan kasus ini perlu cara-cara sistematis berikut biaya yang besar dan terus-menerus. Kedua, tetap bebas dan berkeliarannya Mustofa Kemal Pasha dengan masih terus menjalankan fungsinya sebagai bupati Mojokerto, membuat tersangka kasus korupsi miliaran rupiah ini merasa akan selalu bisa melakukan tindak pidana korupsi yang lain. Dengan penanganan hukum yang mandul, Mustofa Kemal Pasha merasa punya linsensi untuk terus korupsi,” pintanya.

Lanjut Fatah,” Ketiga, Mustofa Kemal Pasha telah menunjukkan dengan sangat gemilang bahwa hukum positif di Indonesia, bisa diremehkan. Buktinya, penanganan atas kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) seperti korupsi sekalipun bisa dimain-mainkan oleh pemegang kekuasaan dan/atau pemilik uang. Dengan pertimbangan efek buruk kejahatan luar biasa yang dilakukan Bupati Mojokerto Mutofa Kemal Pasha dan kondisi hukum di negeri ini yang perlu terus didukung untuk tegak tanpa diskriminasi tersebut kami, Transparency and Transportation Community Jawa Timur, mendesak kepada aparatur hukum yang semestinya bekerja menangani kasus ini untuk segera menyeret Mutofa Kemal Pasha ke tahanan dan segera membawanya ke hadapan pengadilan. Tetapi, kami menyadari, ada proses hukum yang mesti dilewati agar seorang tersangka bisa didudukkan di hadapan pengadilan, yaitu dijalankannya proses penyidikan yang benar, tanpa diskriminasi, dan efektif sehingga berkasnya dinyatakan lengkap (P21) sehingga tuntutan jaksa bisa diajukan. Sayangnya, kami melihat penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri selama dua tahun ini tidak ada kemajuan. Atas pertimbangan ini, kami mendesak KPK agar secepatnya mengambil alih penanganan kasus korupsi dengan tersangka Mustofa Kemal Pasha ini,” pungkasnya.(elo)