Warga Ponorogo Tolak Kosongkan Lahan PT KAI

dua bangunan di aset PT KAI yang diperintahkan untuk dikosongfkan

KANALINDONESIA.COM, PONOROGO: Warga yang menempati aset  PT KAI DAOPS Vll Madiun di Jalan sukarno Hatta, Ponorogo berjaga-jaga untuk menolak perintah pengosongan atas aset yang mereka tempati selama ini.

Puluhan KK yang menghuni aset PT KAI tersebut berpegang pada surat bernomor 170/646/401.040/2016 tertanggal 1 April 2016 yang merupakan jawaban hasil klarifikasi mereka ke BPN Madiun yang menyebut jika lahan yang mereka tempati tersebut belum merupakan atas nama PT KAI, sehingga mereka terus berjaga-jaga untuk mengantisipasi adanya eksekusi.

Warga mengaku jika mereka telah menerima surat dari PT KAI Daops Vll Madiun tertanggal 16 Desember 2016 dengan nomer KA 203/ X11/5//Po.7-2016/ berisi tentang perihal pemberitahuan/permintaan pengosongan.

”Karena eksekusi (pengosongan) adalah pelaksanaan secara resmi, dan itu adalah suatu putusan yang mestinya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, maka sebelum ada putusan Pengadilan Negeri, tentang eksekusi (pengosongan), maka PT KAI (Persero) tidak berhak melaksanakan eksekusi,”ucap Daryanto, ketua Paguyuban Mayapadya Pinasthi( perkumpulan yang menaungi warga yang menempati lahan eks PJKA dari Madiun hingga Slahung(Ponorogo).

Saat ini sudah dua bangunan yang dibangun PT KAI yang ditempati keluarga Listya Binawati dan Tito, berdiri diatas lahan seluas 260 meter persegi dan 200 meter persegi telah diperintahkan untuk dilakukan pengosngan, sementara di sekitarnya juga terdapat puluhan keluarga yang merupakan ahli waris eks karyawan PJKA menempati lahan lahan tersebut.

Dengan telah keluarnya surat perintah pengosongan bagi dua keluarga tersebut, Daryanto bersama semua warga yang menempati lahan KAI berjaga-jaga dengan mendirikan tratag dan membentang sejumlah spanduk,” kami tidak mau kecolongan dengan operasi senyap seperti yang terjadi di Madiun,”kata Daryanto.

Selain dua keluarga tersebut,di wilayah RT/RW 03/03 Kelurahan Nologaten, Kecamatan/Kabupaten Kota Ponorogo terdapat belasan KK yang menempati lahan eks PJKA.

Sementara itu, Humas PT KAI Daops 7 Madiun, Supriyanto membenarkan adanya surat permintaan pengosongan kepada penyewa dua rumah di eks rumah dinas PJKA di Ponorogo. Namun sejauh ini PT.KAI akan melakukan tindakan persuasif terlebih dahulu untuk mengamankan aset negara tersebut.

“Soal perintah pengosongan dan pemberian batas waktu toleransi pembaruan kontrak saat ini kami masih belum memikirkan, karena masih berkonsentrasi pada kegiatan natal dan tahun baru,”pungkas Supriyanto.(AD)