Ketua Umum KONI Pusat Minta Seluruh Elemen Pengurus Baik di Pusat dan Daerah untuk Jaga Soliditas

Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman
Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM :  Bahwa Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) bersama Pengurus Propinsi (Pengprov TI) diminta untuk menjaga soliditas organisasi. Hal dikatakan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman ketika memberikan arahan kepada peserta Rapat Kerja Nasional Taekwondo Indonesia tahun 2020 yang berlangsung di Hotel Panisula, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua Umum KONI Pusat, hanya dengan organisasi yang kuat dan solid, segala bentuk tantangan untuk menjawab persoalan dan dinamika yang terjadi, yang bisa menghambat program pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga akan dapat diatasi dengan baik.

“Saya meminta seluruh elemen pengurus, baik di Pusat dan seluruh daerah untuk menjaga soliditas. Hal itu karena tantangan mengelola organisasi dengan dinamika yang begitu tinggi tidaklah mudah. Dibutuhkan bukan cuma konsistensi dan keterpaduan tapi juga sinergitas dan soliditas antar pengurus. Tanpa hal itu, sulit taekwondo Indonesia bisa memproduksi sumber daya atlet yang maksimal dan berkualitas dalam jangka panjang,”kata mantan Ketua Umum PBTI dua periode  (2011 – 2015 dan 2015 – 2019) itu dalam arahannya kepada peserta Rakernas.

Saat memberikan arahan, Ketua Umum KONI Pusat sedikit flashback menceritakan pengalamannya ketika memimpin Taekwondo Indonesia sebagai Ketua Umum PBTI.  Kepada seluruh Pengprov TI yang hadir beliau menceritakan bagaimana beratnya memikul tanggung jawab sebagai Ketua Umum PBTI waktu itu.

Tanggung jawab tersebut bukan saja terkait dengan urusan tata kelola organisasi dan perilaku berorganisasi yang akhirnya menimbulkan “distorsi” di tubuh taekwondo Indonesia, tapi juga terkait dengan masalah administrasi, anggaran dan bahkan ‘gangguan’ terhadap legitimasi organisasi.

Baca:  SIWO PWI Gelar Golden Award 2017

Salah satunya beliau menyebut dinamika PBTI ketika berhadapan dengan eksistensi YUTI/ UTI Pro yang menyebabkan tingginya dinamika di dalam tubuh organisasi taekwondo baik di Pusat maupun di berbagai daerah. Tak sedikit dari fakta empiris mengenai masalah ini yang akhirnya menimbukan konflik organisasi. Sehingga berbagai program pembinaan, pengembangan dan prestasi menjadi terhambat.

“Dengan solidnya organisasi, baik antara PBTI dengan para Pengprov TI, maka beban tanggung jawab tersebut terasa semakin ringan. Ada sinergi, kohesi dan hubungan persaudaran serta ikatan kuat yang menyebabkan terintegrasinya semangat dan totalitas berorganisasi untuk bersama-sama maju berprestasi . Dengan konsistensi yang berpedoman pada aturan main (AD/ ART), itulah kita tetap bisa fokus pada program pembinaan dan pengembangan prestasi, yang pencapaiannya bisa sama-sama kita saksikan,”urai Ketua Umum KONI Pusat

Ketua Umum KONI Pusat juga menceritakan bahwa dirinya tidak bisa dilepaskan dari keluarga besar Taekwondo Indonesia yang telah menjadikannya posisi Ketua Umum KONI saat ini. Menurutnya tanpa ia pernah menjadi Ketua Umum PBTI, mustahil dirinya dikenal dan dapat dipercaya memimpin KONI. Karena fakta itulah dirinya meminta kepada seluruh peserta Rakernas untuk tidak segan-segan terbuka berkomunikasi dengan dirinya maupun dengan KONI Pusat.

“Apalagi jika berkaitan dengan masalah transformasi pengetahuan, koordinasi, bahkan jika terkait adanya perbedaan pendapat diantara para pengurus TI Propinsi yang berkaitan dengan domainnya KONI, termasuk yang berhubungan dengan masalah program dan bantuan anggaran. Dipastikan Ketua KONI akan membantu menfasilitasi di tiap KONIDA yang terdapat diseluruh propinsi dan kabupaten,”ujarnya.

Baca:  Sukses di Kejuaraan Taekwondo E – Poomsae 2020

Dalam arahannya, Ketua Umum KONI Pusat juga mengungkapkan, bahwa jelang PON XX di Papua, hingga kini masih banyak permasalahan yang memerlukan penanganan yang lebih fokus. Bukan saja, terkait dengan masalah kesiapan sarana dan prasarana, tapi juga masalah kebijakan dan kesiapan anggaran. Karena faktor itulah akhirnya berdampak pada keputusan pemerintah yang memutuskan dari 47 cabor yang dipertandingkan menjadi hanya 37 cabor dengan justifikasi alasan yang utama adalah keikutsertaan cabor melihat dari sisi olahraga Olimpik dan cabang olahraga yang memiliki prestasi internasional.

“Sedangkan 10 cabor terkena rasionalisasi. Yakni balap sepeda, tenis meja, bridge, gateball, ski air, bowling, dansa, pentaque, woodball, serta soft tenis. Namun, dengan pertimbangan karena cabor-cabor tersebut sudah mengeluarkan dana besar dan persiapan panjang untuk pelatnas, maka Ketua Umum KONI memandang perlu ke 10 cabor tersebut harus diakomodir dan tetap bisa dipertandingkan. Walaupun tidak di Papua. Salah satu daerah yang menyatakan siap adalah Jawa Timur. Namun, Keputusan ini masih terus dalam pengkajian dan masih berlangsung (belum final),”jelasnya.

Dari fakta empiris,menurut Ketua Umum KONI Pusat tersebut, tergambar jelas bahwa penekanan terhadap cabor Taekwondo adalah meminta cabor ini membuktikan bahwa taekwondo adalah cabor memiliki prestasi internasional dan layak menjadi cabor olimpik yang diprioritaskan untuk mendayagunakan program pembinaan dan pengembangan prestasi dalam jangka panjang yang nantinya didukung penuh pemerintah. Salah satu pembuktian tersebut adalah menciptakan Regenerasi atlet.  Regenerasi atlet adalah jalan paling tepat untuk menyatakan apakah program pembinaan dan pengembangan prestasi itu berjalan dengan baik.

Baca:  IPSI terget 3 Emas di Asian Games 2018

“Saya melihat atlet pelatnas saat ini yang masih diisi oleh Renaldy, Mariska dan lain-lain adalah termasuk atlet yang sudah lama berada di pelatnas dan prestasinya juga semakin fluktuatif, seiring dengan siklus penampilan terbaiknya. Dan kondisi inilah yang harus dipahami oleh Pengurus Besar dan disupport oleh Pengurus Propinsi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab memproduksi atlet didaerahnya masing-masing. Itu yang disebut sinergitas,”tutur Marciano Norman.

Dalam konteks ini Ketua Umum KONI meminta agar Pengprov TI di seluruh Indonesia, melakukan banyak terobosan yang efektif untuk menciptakan regenerasi atlet. Pengurus di tingkat propinsi harus mampu mengidentifikasi dan mencetak atlet yang berkualitas dan mengikutsertakannya dalam program pembinaan dan pengembangan prestasi jangka panjang, sambil mengikuti berbagai kompetisi yang produktif demi tercapai prestasi yang terus meningkat hingga dirinya layak bersaing secara kompetitif menjadi atlet pelatnas.

“Organisasi yang solid dan efektif dengan tata kelola yang baik pasti dapat mencetak regenerasi atlet berprestasi. Dan sebaliknya organisasi yang tidak mampu atau gagal mencetak regenerasi atlet, itu merupakan indikator bahwa organisasi tersebut gagal menata kelola organisasinya dengan baik,”pungkasnya.@wn