KPPHP : Jaksa “Mainkan” Pasal Dalam Dakwaan Korupsi DAK ?

KP PHP saat berada di Pengadilan Tipikor Surabaya, usai digelar sidang perdana terdakwa Yuni Widyaningsih pekan lalu

KANALINDONESIA.COM, PONOROGO : Tidak ditahanya terdakwa ke delapan dugaan kasus korupsi DAK Ponorogo, mantan Wabup Yuni Widyaningsih yang telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa(20/12/2016) pekan kemarin, langsung mendapatkan reaksi dari Kelompok Peduli Penegakan Hukum Ponorogo (KP-PHP).

“Kami Kelompok Peduli Penegakan Hukum Ponorogo (KP-PHP), sebagai kelompok peduli penegakan hukum, akan terus mengawal kasus ini. Seperti yang telah kami lakukan pada saat sidang pertama, perwakilan KP-PHP juga hadir di Pengadilan Tipikor, untuk mengikuti proses persidangan ini. Ini sebagai pembuktian, bahwa KP-PHP akan terus mengawal penanganan tindak pidana ini. KPPHP juga akan terus memantau proses persidangan kasus ini, sampai vonis,”ucap koordinator KP-PHP Muh Yani.

Menurut Muh Yani, setelah digelarnya sidang perdana, KPPHP menemukan kejanggalan. Dikatakanya, dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU, terdakwa dijerat dengan pasal undang undang tindak pidana korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Juga pasal turut serta melakukan kejahatan, dengan dakwaan melanggar pasal 55 KUHP.

Disebutkan Muh Yani,”dalam analisa KP-PHP, dakwaan jaksa adalah sebagai berikut, terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 ayat 1a dan 1b, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, junto pasal 55 KUHP.  Dakwaan subsider pasal 3 jo pasal 18 ayat (1)a dan (1)b jo pasal 18 uu undang-undang tipikor, junto pasal 55 KUHP,”sebutnya.

Masih menurut Yani, dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor berisi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Lebih lanjut dikatakanya, pasal 55 KUHP berisi, (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

“Sementara dakwaan Subsider, dijerat dengan Pasal  3 UU Tipikor. Berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar,”ucap Muh Yani.

Dengan adanya dakwaan tersebut, KPPHP menyatakan kecewa. Karena itu Muh Yani menjabarkan sebagai berikut :

JPU hanya menjerat terdakwa dengan Undang-Undang korupsi dan pasal KUHP. Akan lebih lengkap, jika disertakan satu lagi dakwaan, berdasar undang undang nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 3 dan 4. Pasal ini akan lebih efektif untuk menjerat terdakwa.

Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa  ke  luar  negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   2   ayat   (1)   dengan   tujuan menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  Harta Kekayaan  dipidana  karena  tindak  pidana  Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah).

Atau Pasal 4, yang berbunyi, setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan  yang  sebenarnya  atas  Harta  Kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1) dipidana  karena  tindak  pidana  Pencucian  Uang  dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kekecewaan lain yang disampaikan Muh Yani, adalah terdakwa tidak ditahan. Padahal, 8 terdakwa lainnya dalam kasus ini, semuanya ditahan. Sejak disidik kejaksaan, masa sidang hingga akhirnya vonis dibacakan.

Atas kenyataan tersebut, KPPHP menyatakan sikap;

  1. Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menyidangkan kasus ini, agar segera menahan terdakwa. Agar rasa keadilan bisa terbukti, sebab 8 terdakwa lain juga ditahan semuanya, selama proses peradilan berlangsung.
  2. Meminta kepada JPU untuk bersungguh sungguh dalam menangan kasus ini. Agar tidak lagi terulang, ada terdakwa korupsi bebas saat persidangan. Dengan alasan, JPU lemah dalam membuat dakwaan, menghadirkan saksi dan membuat tuntutan.

“Kami KPPHP akan terus mengawal kasus ini, selama persidangan berlangsung, hingga vonis nanti,”pungkas Yani.(AD)