Pembangunan Kios di Lapangan Pulo, Menuai Protes dari Warga,

Pembangunan pasar di lapangan pulo

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG:: Proyek pembangunan kios di lapangan pulo yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016, dengan alokasi dana Rp 100 juta, menuai protes dari warga setempat, bahkan proyek ini juga mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Andreas yang merupakan warga setempat juga merasa keberatan dengan adanya bangunan yang berada di atas lapangan tersebut, hal ini di khawatirkan akan mengganggu aktifitas warga yang ingin menggunakan lapangan.

“kalau nanti ada yang mau memakai lapangan untuk sepak bola, trus bagaimana?. Kan ini mengganggu aktifitas warga,” ujarnya.(27/12/2016).

Ketika disinggung terkait musyawarah antara warga setempat dengan pihak pemerintah Desa tentang adanya rencana pembangunan kios Desa, pihaknya merasa tidak tahu menahu, bahkan menurut pengakuannya tidak ada musyawarah Desa maupun musyawarah tingkat Rukun Teatangga (RT).

“belum ada musyawarah kok mas, antara warga dengan pihak desa terkait rencana pembangunan kios itu. Ya seandainya ada rapat, kan kita tahu rencana kios ini diperuntukkan untuk siapa?, warga setempat, yang sudah berjualan, atau pedagang baru. Belum lagi pasti akan ada solusi terkait dampak yang ditimbulkan dari pembangunan kios di atas lapangan ini,” pungkasnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh ketua LSM Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), yakni Joko Fatah Rokhim. Pihaknya menyayangkan tindakan kepala Desa yang tidak melibatkan warga setempat untuk musyawarah terlebih dahulu, padahal itu merupakan mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Des (RKPDes) yang harus melakukan musyawarah rembug desa (Musrengbangdes) agar dampak aktifitas pembangunan bisa dicarikan solusi yang tepat. Hal ini juga untuk mengikutsertakan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan keuangan Desa yang sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014.

“seharusnya kepala desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari DD, mengingat ketentuan itu sudah diatur dalam Permendagri 113 tahun 2014. Hal ini bertujuan agar dapat meminimalisir adanya dampak sosial di masyarakat, serta mewujudkan asas transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Nah kalau hal ini tidak dilakakukan maka bisa saja masyarakat menilai bahwa pemerintahan Desa tidak beres dan ada indikasi penyelewengan dana-dana di pemerintahan desa,” paparnya.

Saat disinggung langkah apa yang akan dilakukan oleh pihaknya mengenai polemik ini, pria yang akrab disapa Cak Fatah ini, mengatakan,” kami akan mengawasi pembangunan proyek kios di lapangan pulo, dan kami akan melayangkan surat kepada Badan Pengaudit Keuangan (BPK) Provinsi, untuk segera turun dan mengaudit secara langsung, proyek-proyek yang ada di Desa Pulo, termasuk pengelolaan keuangan Desa,” pungkasnya.

Sementara itu, Sugeng selaku kepala Desa Pulo, belum bisa dikonfirmasi terkait adanya polemik pembangunan kios di lapangan Pulo. Ketika dikonfirmasi via seluler yang terdengar hanya nada sambung telepon, namun tidak dijawab, dan saat di kobfirmasi via pesan singkat (red: sms) juga tidak ada jawaban.(elo)