Periksa Kantor DPRD Tulungagung, KPK Amankan 5 Koper dan 3 Kardus Berkas

TULUNGAGUNG, KANALINDONESIA.COM: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 5 koper dan 3 kardus berkas sebagai hasil penggeledahan diruang mantan ketua DPRD Tulungagung Supriyono dan Sekretaris  Dewan Budi Fatahilah Mansyur, Senin (17/02/2020) petang.

Tujuh orang anggota tim penyidik KPK datang dengan mengendarai 4 mobil Innova sekitar pukul 12.30 WIB dan sekitar pukul 17.55 WIB terlihat keluar meninggalkan Kantor DPRD Tulungagung  yang berada di Jl. RA Kartini No. 17 Kabupaten Tulungagung.

Penggeledahan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2019, Supriono yang ditetapkan sebagai  tersangka pada 13 Mei 2019 oleh KPK dan saat ini menjadi tahanan KPK.

Baca:  Mars x Shopee Super Brand Day Bagi Penyayang Hewan

Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang “fee” para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Baca:  OTT di Mojokerto, KPK Amankan Uang Rp 470 Juta

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan “fee” proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, “fee” proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

Selain itu dalam penyidikan untuk tersangka Supriyono, KPK juga telah memeriksa mantan Gubernur Jatim Soekarwo dan beberapa pejabat maupun mantan pejabat di lingkungan Pemprov Jatim sebagai saksi.