Pilbup Ponorogo, Masa Penyerahan Dukungan Balon Perseorangan Wajib Unggah di Silon

Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Acris Sarwani.

PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Selain menyerahkan bukti dukungan dalam bentuk fisik atau hardfile bakal calon perseorangan peserta Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak wajib menyerahkan atau mengupload softfile data dukungan pada aplikasi web site Sistem Pencalonan (Silon) milik KPU.

Menurut Komisioner KPU Ponorogo Divisi Teknis Penyelanggaraan, Arwan Hamidi jika dulunya upload data pada aplikasi hanya bersifat support system atau pendukung saja, namun saat ini merupakan sebuah keharusan dimana nantinya akan berfungsi sebagai pembanding dan pengendali antara keduanya. Diantaranya untuk mencegah adanya data ganda dukungan.

Usai penyerahan dukungan calon perseorangan tahapan selanjutnya adalah penelitian administrasi, verifikasi administrasi dan verifiaksi faktual dan kemudian perbaikan. Jika bakal calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat menurut Arwan, maka dapat berlanjut pada tahapan pendaftaran sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati bersama-sama dengan bakal calon dari partai politik, ataupun gabungan dari partai politik pada 16 juni 2020 mendatang.

Baca:  BKSDA Jatim Melepasliarkan Elang Jawa dan Merak Hijau di Cagar Alam Gunung Picis dan Gunung Sigogor Ponorogo

Tahapan Pilkada Serentak 2020 kabupaten Ponorogo memasuki masa penyerahan dukungan bagi bakal calon independen atau perseorangan. Penyerahan bukti dukungan tersebut berlangsung pada 19-23 Februari 2020.

Arwan Hamidi menyampaikan hingga saat ini sudah ada dua tim yang melakukan konsultasi ke KPU Ponorogo terkait syarat dan tekhnis pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur independent atau perseorangan.

Berdasar UU. no 10 tahun 2016 Arwan menjelaskan bahwa syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan atau independent adalah sebesar 7,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk DPT Ponorogo saat ini berjumlah 752336. Maka dibutuhkan syarat dukungan minimal sebanyak 56.426 yang dibuktikan dengan form B1 KWK, disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan telah melakukan perekaman data E-KTP bagi yang belum memiliki KTP.

Baca:  Penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Anggota Polri TA. 2020 Polres Ponorogo

“Kalau untuk pencalonan syarat dukungan bagi calon perseorangan sesuai undang-undang 10 tahun 2016 minimal 7,5 persen dari jumlah DPT itu dibuktikan dengan bukti dukungan,“ kata Arwan.