Dikonfirmasi Awak Media Terkait Kegiatan KPK, Ketua DPRD Tulungagung Pilih Menghindari

TULUNGAGUNG, KANALINDONESIA.COM: Ketua DPRD Tulungagung, Marsono memilih menghindar ketika sejumlah awak media berusaha untuk mengkonfirmasi terkait penggeledahan gedung DPRD oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu, dan terlihat mempercepat langkahnya untuk menuju ke mobil dinas yang telah menunggunya di halaman Mapolres Tulungagung pada Kamis (20/2/2020) pagi.

“Ngak tahu, jangan bicara tentang itu. Kita bicara tentang kegiatan saat ini saja,” kata Marsono kepada sejumlah media sambil berjalan menuju ke mobil dinasnya.

Marsono mendatangi Mapolres Tulungagung dalam rangka memenuhi undangan konferensi pers terkait ungkap kasus narkoba selama bulan Februari.

Dengan memakai peci warna hitam serta kemeja batik bercorak kombinasi biru, putih, dan cokelat, Marsono bukanlah satu-satunya pejabat yang diundang. Namun ada juga Kepala BNNK Tulungagung AKBP Sudirman, Bupati Tulungagung yang diwakili asisten Sekda Tri Haryadi, Plh Dandim 0807 Letkol Inf Kaharuddin, Ketua MUI KH Hadi Muhammad Mahfudz, dan dari FKUB.

Baca:  AUTP Gelontorkan Klaim Rp 95 Juta Bagi Petani di Lamongan

Sikap Marsono tersebut patut disayangkan. Sebab, masyarakat Tulungagung ingin mengetahui sejauh mana perkembangan kasus korupsi yang ada di Tulungagung khususnya yang menyangkut dengan kasus yang saat ini ditangani KPK.

Sebelumnya KPK kembali mendatangi Tulungagung selama tiga hari yakni pada Senin (17/02/2020) hingga Rabu (19/02/2020).

Lembaga Anti Rasuah tersebut sempat menggeledah gedung DPRD Tulungagung, rumah wakil ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2019 Imam Kambali, Agus Budiarto, Adib Makarim dan Suharminto. Tidak hanya kediaman para anggota dewan, namun salah satu rumah rekanan yakni Ari Kusumawati, turut digeledah oleh KPK.

Penggeledahan pencarian berkas  ini sebagai pelengkap dalam proses penyidikan terhadap Supriyono mantan Ketua DPRD yang ditetapkan sebagai  tersangka pada 13 Mei 2019 oleh KPK.

Baca:  Dukung Petugas Medis, Satlantas Polres Tulungagung Salurkan APD dan Sembako

Supriyono ditetapkan sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.