Komisi D Ingatkan Perpres No.80/2019 Jangan Ganggu Prioritas Pembangunan Yang Gunakan APBD Jatim

SURABAYA KANALINDONESIA.COM Ingin mengetahui bagaimana progres persiapan percepatan realisasi Perpres No.80 tahun 2019.  Komisi bidang pembangunan  DPRD Jatim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang menjadi mitra kerjanya.

Alasannya, masyarakat Jatim sangat antusias menyambut percepatan pembangunan kawasan Gerbangkertasusila, Bromo Tengger Semeru, Lingkar Wilis dan Lintas Selatan, sehingga mereka juga berharap segera terealisasi agar kesejahteraan masyarakat Jatim terangkat.

Abdul Halim anggota Komisi D DPRD Jatim mengatakan pertemuan ini untuk mempertegas dan mempertanyakan dari realisasi Perpres No.80/2019. Mengingat, 218 proyek dengan anggaran hampir Rp.300 triliun secara multiyear dalam waktu 5 tahun itu tidak mudah di tengah kondisi perekonomian yang belum menentu.

“Makanya kami ingin mengetahui tugas-tugas dari OPD sebagai pelaksana teknis seperti apa, sehingga legislatif bisa menyamakan kesepahaman,” ujar politisi asal Partai Gerindra saat dikonfirmasi Senin (24/2/2020).

Baca:  Bupati Trenggalek Segera Bicarakan dengan Panlih Wabup Sisa Masa Jabatan

Diantara tugas OPD yang disampaikan, lanjut Halim yakni mendukung dan menyiapkan kajian Fisibility Study (FS) dan Detail Engineering Detail (DED). “Namun tindaklanjut Perpres No.80/2019 itu mereka hanya menyatakan mendukung dan mendorong karena anggaran Perpres itu sebagian besar dari APBN sehingga perlu bersama-sama dengan DPRD Jatim dan anggota DPR RI dari Jatim untuk mendorong realisasinya,” jelasnya.

Pertimbangan lain, lanjut politisi asal Madura, Perpres No.80/2019 itu tidak menyebutkan sanksi jika tak terealiasi. Bahkan Jatim juga harus bersaing dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah yang juga memiliki Perpres No.79/2019 yang isinya hampir serupa.

“Itulah alasan kenapa sebagai wakil rakyat Jatim, saya juga belum berani mensosialisasikan Perpres No.80/2019 ke konstituen. Sebab realisasinya sangat bergantung pada anggaran yang diberikan pemerintah pusat,” dalih Abdul Halim.

Baca:  Sinergi Bhakti Sosial Dalam Rangka HUT TNI Ke – 75 di Jombang

Ia mengakui proyek Perpres No.80/2019 di Madura cukup banyak dengan anggaran hampir Rp.6 triliun. Diantaranya, reaktifasi jalur kereta api, pembangunan pelabuhan Tanjung Pandan, pelebaran jalan nasional, perbaikan jalan jalur selatan Madura, Islamic Science Park dan masih banyak lagi.

“Kami berharap yang diprioritaskan itu mana saja sehingga DPRD Jatim bisa membantu mensosialisasikan ke masyarakat supaya proyek tersebut berjalan lancar,” kata politisi asli Bangkalan Madura.

Terpisah, Ketua Komisi D DPRDJatim, Dr Kuswanto mengingatkan agar realisasi Perpres No.80/2019 jangan sampai mengganggu pembangunan di Jatim yang sudah diprioritaskan dalam RPJMD Jatim. Mengingat, untuk persiapan realisasi Perpres juga membutuhkan support anggaran dari APBD Jatim sehingga kebutuhan tersebut harus direncanakan dengan baik.

“Hasil RDP dengan OPD pelaksana teknis dari Perpres No.80/2019 menyatakan akan menyiakan FS dan DED dari sejumlah proyek yang ada di Perpres. Namun OPD masih binggung anggarannya dari mana karena tak ada dalam APBD Jatim 2020,” kata Kuswanto.

Baca:  League Perkenalkan Sepatu Running Valiant ke Masyarakat Depok

Oleh karena itu pihaknya mendorong OPD terkait segera menyiapkan rancangan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung Perpres jika memang mau dialokasikan dalm P-APBD Jatim 2020. “Kalaupun anggaran pendukung Perpres itu dimasukka dalam APBD Jatim 2021, mulai sekarang juga harus disiapkan rancangannya agar DPRD bisa memperjuangkan,” dalih politisi asal Fraksi Partai Demokrat.

Politisi asal Banyuwangi ini berharap OPD mitra Komisi D DPRD Jatim tetap fokus menjalankan tugas yang sudah dialokasikan dalam APBD Jatim seperti melakukan pemeliharaan jalan dan lain sebagainya. “Jangan sampai hanya gara-gara Perpres, OPD sampai lupa melaksanakan tupoksinya,” pinta Kuswanto. nang