Bantah KPK Geledah Kantornya, Timbul: Bukan Menggeledah, tapi Mereka Mencari DPO

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Terkait kedatangan penyidik KPK untuk melakukan penggeledahan, Timbul dan Risky yang merupakan pegawai Kantor Pengacara Rahmat Santoso & Partners itupun langsung membantah hal tersebut.

“(Penyidik KPK) bukan menggeledah, tapi mereka mencari DPO, NH dan menantunya RH,” kata Timbul dihadapan awak media, Selasa (25/2/2020)

Bantahan juga dilontarkan Timbul, jika koper yang disita KPK usai penggeledahan tersebut merupakan dokumen.

“Itu bukan dokumen, tapi isinya makanan dan minuman yang dibawa KPK sendiri. KPK tidak mau disungguhi, mereka bawa bawa sendiri,” ungkap Timbul yang diamini Risky.

Saat ditanya apa saja yang dilakukan KPK saat berada di dalam Kantor Pengacara Rahmat Santoso & Patners, Timbul kembali mempertegas, jika KPK hanya mencari DPO nya.

Baca:  BMH dan Mushida Bagikan 500 Takjil Gratis untuk Warga Ngawi

“Ini penyidikan biasa dan gak ada yang penting, cuma tanya tanya soal keberadaan DPO nya yang informasinya ada di sini,” katanya.

Saat KPK melakukan penggelahan, Rahmat Santoso tidak berada di kantornya. Timbul mengaku tidak tahu keberadaannya.

“Gak ada di kantor, gak tau kemana,” pungkas Timbul.

Diketahui, penggeledahan oleh KPK ini dimulai pukul 15.00 Wib dan berakhir pukul 16.40 Wib. Penggeledahan tersebut dikabarkan ada kaitannya dengan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, yang kini menjadi DPO KPK. Dikabarkan juga, pemilik kantor pengacara itu memiliki hubungan kekeluargaan dengan istri Nurhadi.

Penggeledahan tersebut terkait dikabarkan ada kaitannya dengan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, yang kini menjadi DPO KPK. Dikabarkan juga, pemilik kantor pengacara itu memiliki hubungan kekeluargaan dengan istri Nurhadi.

Baca:  Bupati Pamekasan Ditangkap KPK

Nurhadi diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di MA. Selain Nurhadi, KPK menjerat 2 tersangka lain, yaitu menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.

Selain urusan suap, Nurhadi dan Rezky disangkakan KPK menerima gratifikasi berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK (peninjauan kembali) di MA. Penerimaan gratifikasi itu tidak dilaporkan KPK dalam jangka 30 hari kerja.

KPK lalu memasukkan Nurhadi, Rezky, dan Hiendra ke daftar pencarian orang (DPO). Keberadaan ketiga buron KPK itu hingga kini belum diketahui. Ady