Kejari Tulungagung Tahan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Bansos Sapi

TULUNGAGUNG, KANALINDONESIA.COM: Dadang Wahyu Kusworo (31), warga Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu atau tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) sapi akhirnya resmi ditahan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung pada Rabu (4/3/2020) siang.

Penahanan ini untuk melengkapi berkas perkara P21 dari penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tulungagung. Selain itu, Kejari juga menerima berkas dan barang bukti diantaranya susunan kepengurusan Pokmas Tentrem, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan lainnya.

Selama di kejaksaan, tersangka tampak lebih banyak diam. Dengan mengenakan kemeja warna putih dan celana panjang hitam, tersangka mematuhi semua instruksi dari kejaksaan. Terakhir, dengan mendapatkan kawalan ketat, tersangka dimasukkan ke dalam mobil van warna hitam untuk dikirim ke Lapas klas IIb Tulungagung.

Baca:  Sikat Ponsel, Residivis Tulungagung ini Kembali Nginap di Hotel Prodeo

“Setelah berkas dinyatakan P21, otomatis kasus ini ditangani kejaksaan,” kata Kajari Tulungagung Ansari melalui Kasi Datun Condro Maharanto.

Condro menjelaskan, pihaknya sengaja melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari kedepan karena merujuk pasal 21 ayat 1 KUHAP. Pertimbangannya, pihaknya tidak menginginkan tersangka melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana lagi.

“Tersangka kami tahan, meskipun sebelumnya selama proses penyidikan di kepolisian tersangka tidak ditahan,” terangnya.

Selanjutnya lanjut Condro, dalam waktu secepatnya pihaknya akan menentukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Rencananya, ada empat JPU yang akan dipersiapkan khusus untuk mengawal kasus ini.

“Kami juga akan memperbaiki berkas dakwaan, agar secepatnya bisa dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Surabaya,” imbuhnya.

Baca:  Bupati Jombang Menyerahkan Bantuan Perlengkapan Kesehatan Pencegahan Covid19

Disinggung pasal yang akan dijeratkan kepada tersangka, Candra mengatakan tersangka akan didakwa dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 dan atau pasal 9 UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Disitu disebutkan tersangka diduga melakukan korupsi dana hibah APBD Pemprov Jatim melalui Disnak Pemprov Jatim tahun anggaran 2017 dengan kerugian Negara sebesar Rp 100 juta,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerugian Negara atas kasus ini mencapai Rp 100 juta. Dimana, dana yang disalurkan lewat Dinas Peternakan Provinsi Jatim sebesar Rp 100 juta itu seharusnya dibelikan lima ekor sapi. Namun nyatanya tidak ada pembelian seekor sapi pun.

Baca:   Hijrah Politik; Seorang Prabowo Subianto

Informasi yang berkembang, dana hibah ini dibawa oleh salah satu anggota DPRD Jatim. Untuk penyalurannya melalui perantara. Nah, perantara inilah yang meminta bagian. Sehingga penerima Bansos malas untuk meneruskan program.