Kemenkumham Deklarasikan Reformasi Hukum dan E-Government

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Bambang Sumardiono (foto: sigit_KIcom)

KANALINDONESIA.COM, SEMARANG: Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) dan HAM Jawa Tengah, pagi tadi melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja tahun 2017, yang dilakukan di halaman Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng, Selasa (03/01/2017).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly melalui Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Jawa Tengah, Bambang Sumardiono menyampaikan, bahwa kinerja di jajaran Kemenkum dan HAM selama ini belum maksimal.

Untuk itu pada tahun 2017 dituntut untuk melaksanakan reformasi hukum dan HAM dengan mengoptimalkan energy dan sumber daya yang ada melalui teknologi informasi, guna mewujudkan reformasi hukum dan E-Government.

Pihaknya juga meminta jajarannya melakukan penataan regulasi di semua bidang tugas untuk mendapatkan regulasi hukum yang berkualitas.

“Regulasi yang selama ini tumpang tindih perlu ditata kembali sehingga tidak membingungkan dan merepotkan masyarakat,” ujar Bambang dalam sambutannya.

Selain itu, perlunya peningkatan kapasitas SDM sehingga mampu memperkuat koordinasi dengan instansi penegak hukum lain agar suksesnya reformasi hukum.

“Reformasi di lembaga hukum sendiri diperlukan untuk mencegah tumbuhnya pungli dan mafia hukum sekaligus memperkuat kinerja penegakan hokum,” imbuhnya.

Pihaknya juga menegaskan perlunya penguatan budaya hukum. Ini menjadi prioritas di tengah maraknya sikap-sikap intoleransi, premanisme, tindak kekerasan, serta aksi main hakim sendiri.

“Hukum harus selalu ditegakan dan menjadi panglima,”tandasnya.

Sementara itu ia berharap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkum dan HAM di tingkat pusat dan daerah harus mempunyai kepedulian yang mampu memahami dan melakukan perubahan.

Menurut Bambang, Kemenkum dan HAM juga akan melepas dua tim sekaligus, yaitu tim analisa kebutuhan dan tim pendampingan laporan keuangan.

“Kedua tim ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kita dalam memperbaiki kualitas perencanaan dan kualitas penyusunan laporan keuangan. Langkah ini diambil untuk mempertahankan opini laporan keuangan, nilai laporan akuntabilitas dan indeks reformasi birokrasi,” ungkapnya.

Selanjutnya tim ini akan langsung melaksanakan tugas, dengan harapan jajaran Kemenkum dan HAM ikut mempersiapkan data dukung dan kelengkapan lainnya untuk memperlancar tugas tim tersebut. (Sigit)