DPR Menilai Penyelamatan Korban Zahro Expres Tak Maksimal

Korban terbakarnya kapal zahro ekspress ( foto : istimewa)

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA : Menyusul insiden terbakarnya kapal motor (KM) Zahro Expres di perairan Muara Angke, penyelamatan atas kapal tersebut dinilai tidak maksimal. Ironisnya, kapal yang terbakar tidak jauh dari pelabuhan itu, justru diselamatkan para nelayan, bukan Bakamla, Basarnas, atau Polair.

“Pertolongan internal dan eksternalnya tidak berjalan efektif. Padahal, jaraknya hanya 1,8 km dari pelabuhan,” demikian disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam keterangannya pada wartawan di Jakarta, Selasa (3/1/2016).

Menurut Bambang pertolongan adalah nelayan. Padahal, kapal mengalami kecelakaan hanya 1, 8 kilometer atau 1 mil dari jarak pelabuhan yang sebenarnya sangat dekat.

“Di Filipina kalau terjadi kecelakaan serupa, petugas sudah berada di lokasi kejadian lima menit setelah insiden. Basarnas, Bakamla, dan Polisi Perairan (Polair) dinilai lambat memberikan pertolongan hingga kapal ludes terbakar dan menelan banyak korban jiwa,” tegas Bambang yang juga anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Basarnas kata Bambang, tidak bergerak waktu awal. Sampai 20 menit setelah kejadian, justru ada nelayan. Bakamla tidak bergerak. Bergeraknya lambat. Yang sedikit tanggap adalah Polair, tapi kurang cepat. Polair justru lebih ke arah mencari penyebab terbakarnya kapal. Ini tidak boleh dilakukan Polair, karena di Kemenhub ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil,” terangnya.

Seharusnya lanjut anggota Gerindra DPR ini, kru atau ABK kapal membimbing penumpang agar melakukan penyelamatan dengan memberi alat keselamatan. Harus ada pengarahan yang memadai kepada para penumpang dalam menghadapi situasi darurat tersebut.

“Harus ada pengarahan dari nahkoda dan kru untuk penumpang. Harus meninggalkan kapal, sambil diyakinkan agar menggunakan alat keselamatan. Di kapal harus ada matras. Jadi, kalau di laut bisa mengembang seperti perahu karet,” pungkansya.

Sementara itu pihak kepolisian menyatakan pemilik KM Zahro Express hingga kini belum bisa ditemui. Padahal, keterangannya dibutuhkan untuk mendalami penyebab terbakarnya kapal itu. “Kita masih mencari pemilik kapal. Belum ada di tempat, sejak kejadian itu dia tidak pulang ke rumahnya,” kata Direktur Polisi Perairan Polda Metro Jaya Kombes Hero Hendrianto.

Jajaran Dirpolair sudah mencari sang pemilik ke kediamannya di kawasan Jakarta Utara. Polisi ingin menanyakan kepadanya soal kelayakan dan operasional kapal tersebut. Status pemilik sendiri saat ini masih sebagai saksi. “Kita masih pencarian, status mereka masih sebagai saksi. Keterlibatan dalam perkara ini belum jelas,” ujarnya.

Sejak kejadian itu, polisi telah menahan nahkoda kapal Moh Nali, tiga anak buahnya, dan dua syahbandar. Beberapa penumpang juga telah diambil keterangannya. Nahkoda ditetapkan tersangka atas sejumlah alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, dokumen kapal, crew list, dan manifes. Saat diambil berita acara pemeriksaannya (BAP), Nali didampingi kuasa hukumnya.

Nali kini ditahan di sel penjara Dirpolair, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia terancam dijerat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 302, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara jika menyebabkan kematian seseorang sesuai ayat (3).

Kapal penumpang Zahro Express terbakar saat mengangkut ratusan penumpang menuju Pulau Tidung, Minggu (1/1/2017). Kapal tersebut sering melayani perjalanan wisatawan ke area sekitar Kepulauan Seribu.

Para penumpang adalah wisatawan yang ingin berlibur pada awal 2017 ini. Namun, dalam perjalanan ke Pulau Tidung, kapal terbakar di tengah laut.

Berdasarkan data yang dilansir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 23 orang meninggal dunia. Sebagian penumpang lainnya selamat, luka-luka dan ada juga penumpang yang masih hilang.(Dargo)