Kasus Dugaan Penyelewangan Bantuan Raskin Desa Larangan Tokol, Tim Penyidik Kejari Pamekasan Kantongi Nama Calon Tersangka

Teuku Rahmatsyah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan, saat dikonfirmasi sejumlah awak media prihal dugaan kasus penyelewengan bantuan Raskin Desa Larangan Tokol Pamekasan,

PAMEKASAN,KANALINDONESIA.COM
Meski Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, hingga saat ini pun masih belum selesai melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada dugaan kasus penyelewangan bantuan raskin tahun 2009 s/d tahun 2015, yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Larangan Tokol, Namun, Teuku Rahmatsyah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan, memastikan bahwa pihaknya saat ini sudah mengantongi
nama calon tersangkanya.

Teuku Rahmatsyah menegaskan, bahwa daftar nama calon tersangka yang dikantongi oleh pihak Kejaksaan Negeri Pamekasan itu, didapatnya dari setelah pihaknya melakukan proses tahapan penyelidikan kasus, yang saat ini naik status ke tahap penyidikan.

“Nama calon tersangkanya sudah dikantongi penyidik, sabar yaa,” kata Teuku Rahmatsyah kepada awak media saat dihubungi melalui via Whatsapp Japri, Selasa (10/3/2020).

Baca:  Presiden: Jawa Timur Miliki Potensi untuk Berkontribusi Besar Bagi Perekonomian Nasional

Sementara itu, agar secepat mungkin pihaknya bisa mengetahui validitas data besaran angka nilai kerugian keuangan negara di “Dugaan Kasus Penyelewengan Bantuan Beras Subsudi Pemerintah untuk Masyarakat Miskin di Desa Larangan Tokol, Pamekasan, yang diduga telah diselewengkan oleh Kepala Desa setempat, kini Tim Penyidik dan Tim Auditor Inspektorat Daerah bersama-sama melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang riil dan nyata.

Teuku Rahmatsyah, juga sudah mendorong Tim Penyidik maupun Tim Auditor agar lebih mengoptimalkan lagi kinerjanya untuk menyelesaikan perhitungan kerugian keuangan negara perihal kasus tersebut.

Selanjutnya, usai perhitungan kerugian keuangan negara nantinya tim penyidik akan menyiapkan surat dakwaan dan akan melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Sesuai SOP. Pihaknya juga berjanji, akan segera menyelesaikan perihal dugaan kasus penyelewengan bantuan Raskin itu.

Bahkan, Teuku Rahmatsyah juga berencana akan mengekspose “tersangka kasus” setelah perhitungan kerugian keuangan negara tersebut selesai.

Baca:  Direktur eksekutif IndoBarometer : Dukungan Parpol Tak Berbanding Lurus Dengan Suara Parpol

“Nanti kalau sudah ada hasil perhitungan kerugian negara, baru sekalian adanya tersangka-tersangka itu kita akan ekspose,” janjinya.

Sementara diberitakan sebelumnya, puluhan masyarakat Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Rabu (29/1/2020).

Maksud kedatangan mereka, yakni melakukan audiensi perihal kasus laporan yang sudah masuk ke Kejari Pamekasan terkait adanya dugaan penyelewengan bantuan ‘Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)’ yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Larangan Tokol.

Koordinator Audiensi sekaligus Saksi, Mashudi mengatakan, kedatangan pihaknya bersama warga setempat ke Kantor Kejari Pamekasan yakni untuk menanyakan perihal sejauh mana proses penyidikan dan penyelidikan terkait adanya dugaan penyelewengan bantuan Raskin yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Larangan Tokol.

Dia menjelaskan, dugaan penyelewengan Raskin di Desa Larangan Tokol itu terjadi sekitar tahun 2009 sampai tahun 2015.

Baca:  Tiba di Palu, Presiden Akan Buka Kongres PMII ke-19 Besok

“Kami datang ke sini (Kejari Pamekasan) untuk menuntut dan ingin menanyakan sampai sejauh mana kasus ini prosesnya, mulai dari proses penyidikan dan penyelidikan,” kata Mashudi kepada sejumlah media saat itu.

Selain itu, Mashudi menjelaskan, hasil dari audiensi yang dilakukan pihaknya tersebut, berdasar penjelasan dari Kasi Pidsus dan Kasi Intel, penanganan kasus ini masih menunggu proses hasil penghitungan kerugian uang negara dari Inspektorat.

“Kasus ini sudah dilaporkan mulai tahun 2018, sampai saat ini sekitar kurang lebih mau masuk 20 bulan, terkesan berlarut-larut dan belum menemukan kepastian,” keluhnya.

Bahkan, Mashudi mengecam, apabila selama beberapa minggu ke depan dari pihak Kejaksaan Negeri Pamekasan belum bisa memberikan kepastian terkait kasus ini, pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran bersama masyarakat setempat ke Kejari Pamekasan.*(Nang_Ifa)Red.