Gelar Musrenbang Tingkat Kabupaten Bupati Madiun: Sentuhan Riil ke Masyarakat Sangat Prioritas

MADIUN, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2021 di Pendopo Ronggo Djumeno Kabupaten Madiun, Selasa (10/3/2020).

Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh mengatakan, Musrenbang Tahun 2020 ini dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2021 yang prosesnya telah di awali dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada tanggal 3 – 13 Pebruari 2020 dan Forum SKPD pada tanggal 27 Pebruari 2020.

Ada 12 sasaran prioritas yang harus dicapai demi terwujudnya program prioritas pembangunan daerah tahun 2021. Diantaranya, meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, meningkatnya sarana prasarana keselamatan jalan, meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan meningkatnya usaha Industri Kecil Dan Menengah.

Kemudian, meningkatnya usaha perdagangan, meningkatnya pendapatan petani, meningkatnya akses dan mutu pendidikan, meningkatnya nilai-nilai keagamaan siswa, meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin.

Baca:  Sat Res Narkoba Polres Madiun Ungkap 3 Kasus Sabu

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dalam sambutan menekankan agar ada kemandirian di masyarakat Madiun dari Kota hingga perdesaan. Bahkkan dirinya yakin apabila masyarakat desa mampu berinovasi dan kreatif ditopang dengan dana desa maka kemandirian di masyarakat akan terwujud tanpa harus mengandalkan kucuran dana dari pemerintah.

Apalagi saat ini akan dibangun jalan Lingkar Wilis, maka Bupati Madiun berharap masyarakat dapat menangkap peluang tersebut sehingga jalan nasional itu tidak hanya dilewati kendaraan, namun masyarakat harus bisa menangkap multi player effecknya, seperti produk unggulan desa bisa dijajakan di sepanjang jalan nasional itu. Hal ini juga sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Madiun.

Baca:  Tabuhan Beduk Walikota dan Dandim 0803 Tandai Pemukaan Madiun Night Carnival

“Itu bentuk kemandirian sebagai penyangga kekuatan ekonomi kita. Jadi ketika terjadi guncangan moneter global, maka pondasi ekonomi kita sudah kuat sehingga kita tidak merasakan dampaknya. Untuk itu kita harus terus tingkatkan kebersamaan, karena saya tidak bisa jalan sendiri,” ujar Bupati Madiun seraya menambahkan, kemandirian ekonomi otomatis akan meningkatkan PAD Madiun.

Upaya meningkatkan IPM, kata Bupati, maka pihaknya baru menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) dengan UNS Solo sehingga Kampus 2 UNS akan dibangun di Kabupaten Madiun. Selain itu, saat ini mulai ada pembangunan pabrik di Madiun, meski ada yang menilai dirinya lambat dalam menerbitkan ijin. Padahal menurutnya, bukan memperlambat namun perlu adanya kajian menyeluruh terutama dampak lingkungannya, agar kedepan tidak menyusahkan anak cucu.

Baca:  KPK Periksa Belasan Orang di Aula Wira Pratama Polres Mojokerto Kota

Sementara itu, Kepala Bakorwil I Madiun, Gatot Gunarso dalam acara ini memaparkan Evaluasi Capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tahun 2019 sebesar 5,52 angka ini lebih tinggi dari capaian di tahun 2018.
Prioritas percepatan pembangunan kawasan di Jawa Timur, yakni Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang didalamnya Kabupaten Madiun menjadi klaster Wilis Selatan.

Musrenbang ini dihadiri Ketua DRPD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono, Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh, pejabat Forkopimda, pimpinan OPD, dan para camat. Hasil Musrenbang Kabupaten akan digunakan sebagai bahan untuk penyempurnaan Rancangan RKPD tahun 2021 untuk menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan acuan penyusunan RAPBD dan pada akhirnya ditetapkan menjadi APBD TA 2021. (