Kades Marobea Sebut PT Mitra Pembangunan Sultra Tak Punya Etika

Kepala Desa Marobea Muslimin Salim

MUNA BARAT, KANALINDONESIA.COM: Kepala Desa Marobea Muslimin Salim mengaku aktivitas PT Mitra Pembangunan Sultra melakukan penambangan tanpa pengetahuan pemerintah setempat.

Menurut Muslimin, “keberadaan aktivitas tambang PT Mitra Pembangunan Sultra tidak ada koordinasi dengan pihak pemerintah Desa Marobea. Saya baru mengetahui hal itu usai mendapat laporan dari Wakil Ketua BPD Desa Marobea Laode Meti, bahwa ada aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Mitra Pembangunan Sultra pada proyek pengaspalan jalan poros Lagadi – Tondasi,”kata Muslimin kepada awak media dilokasi kegiatan, Rabu (11/3/2020).

Lebih lanjut dikatakanya,” Mereka ini harus koordinasi, jangan masuk rumah orang tanpa bersalam,” cetus Cak Imin sapaan akrabnya.

Menanggapi laporan itu, siang tadi Muslimin Salim, langsung turun di lokasi kegiatan pertambangan dan menyampaikan kepada pihak kontraktor agar aktivitasnya wajib koordinasi dengan pemerintah setempat.

“Sebagai pemerintah desa harus mengetahui aktivitas tambang itu apakah legal atau ilegal, apalagi masuk wilayah desa Marobea,” ujarnya

Baca:  Adara Relief International dan FOLPIP Tolak Deal of Century 

Ditambahkanya,”kemarin, warga menyampaikan kepada saya bahwa ada pengambilan material yang dilakukan oleh salah satu perusahaan untuk kebutuhan pekerjaan pengaspalan,” ujar Muslimin.

Ia tidak mempersoalkan adanya aktivitas penambangan batu kapur di desanya, tapi harus mengedepankan etika. Kontraktor yang akan mengambil material di Desa Marobea karena potensi yang ada di desa itu bisa dimanfaatkan tetapi harus dengan catatan sesuai mekanisme dan prosedural misalnya pihak kontraktor dalam melakukan kegiatan penambangan harus menunjukan kelengkapan administrasinnya baik itu izin gangguan lingkungan/HO dan ijin pengolahan .

Harusnya pihak perusahaan ataupun pemilik lahan menyampaikan secara tertulis kepada kepala desa bahwa akan ada kegiatan pengambilan batu kapur yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tetapi sampai detik inipun Ia mengaku belum menerima informasi baik secara lisan maupun secara tertulis.

Aktivitas pengambilan material ini mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu pendapatan perekonomian kepada pemilik lahan dan kontraktor menjadi bertambah sedangkan untuk dampak negatif dari penambangan batu kapur tersebut adalah memberikan dampak bagi para pekerja dan masyarakat seperti kesehatan pekerja di daerah penambangan terganggu karena mereka menghirup udara bekas penambangan batu kapur yang mengandung CO dan serta partikel debu.

Baca:  Demokrat Daftarkan Calon Legislatif

“Ketika seseorang terlalu sering menghirup gas CO maka hemoglobin darahnya akan berikatan dengan gas CO dibandingkan dengan oksigennya. Akibatnya darah yang dialirkan di tubuh para pekerja mengangkut gas CO di seluruh tubuh dan bisa membahayakan kesehatan jika terus menerus dihirup gas CO. Selain itu, penyakit lainnya adalah ISPA, gangguan mata, iritasi kulit,”jelas Muslimin.

Tak hanya itu dampak terhadap lingkungan dapat terjadi kerusakan lingkungan serta adanya penebangan – penebangan untuk mendukung aktivitas penambangan batu kapur. Akibat dari penebangan tersebut, bukit – bukit menjadi gundul, jika bukit sudah gundul, mengakibatkan tidak mampunya lingkungan ini untuk menangkap air hujan, kemudian lingkungan ini akan semakin kering, pencemaran udara dan pencemaran tanah.

Baca:  Tagih Janji Kapolres, Ribuan Massa NU Pamekasan Demo Mapolres Pamekasan

“Dengan kejadian ini saya berharap kepada pihak kontraktor yang melakukan aktivitas pengambilan batu kapur untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan terutama di Desa Marobea karena ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan nilai UUD 1945 . Karena nilai yang terkandung dan tertera dalam UUD 1945 adalah bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. lingkungan yg dimaksud adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnnya,”terangnya.

Ditegaskanya,”tanggung jawab sosial yang dimaksud adalah kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan dari pemanfaatan lingkungan tersebut tentunnya tidak hanya kontraktor dan pemilik lahan saja melainkan juga masyarakat sekitar terutama masyarakat di desa marobea,” tutupnya. (Sanjaya)