Kades Dilarang Ganti Perangkat Desa, Rusman Sebut Pemkab Mubar Keliru

Prkatisi Hukum Rusman Malik, SH., CPL ( foto: Sanjaya_kanalindonesia.com)

MUNA BARAT, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Muna Barat memberikan ultimatum kepada seluruh Kepala Desa agar tidak melakukan pergantian Perangkat Desa sebelum adanya petunjuk pimpinan dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Hal ini dikatakan Asisten I Setda Mubar Nasir Kola, Rabu (11/3/2020).

Sebelumnya pemkab mubar telah menyurati seluruh kepala desa untuk berkonsultasi dengan instansi teknis yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis, atas nama bupati melalui camat masing-masing sebelum melakukan pengangkatan dan memberhentikan perangkat desa,”jelas mantan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Mubar ini.

Menanggapi pernyataan Nasir Kola, Prakitisi Hukum Rusman Malik, SH, CPL menilai larangan untuk kepala desa untuk melakukan pergantian perangkat desa tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum.

Menurut Rusman, apa yang dikatakan Nasir Kola adalah sebuah kekeliruan dan tidak memahami Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permen Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Karena pada dasarnya Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat desa periode 2014 – 2019 telah berakhir masa jabatanya. Sehingga Pemkab Mubar menunjuk Penjabat (Pj) Kades untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa yg telah berakhir masa jabatanya.

Baca:  Desa Santong Siap Gelar Pilkades Serentak Kabupaten Lombok Timur

Kemudian dalam menjalankan tugasnya Pj Kades sudah tentu membuat surat perintah tugas (SPT) untuk mengisi kekosongan perangkat desa, sembari menunggu Pemilihan Kepala Desa secara Serentak. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) permen nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa yang berbunyi pada ayat (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia sedangkan pada ayat (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

Baca:  DP2KBPMD Gelar Rakor TIK PID

Bahwa perangkat desa yg mendapat Surat Perintah Tugas dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku sampai adanya kepala desa yang defenitif. Bahwa pemilihan kepala desa secara serentak kabupaten muna barat telah dilaksanakan dan bupati muna barat telah mengesahkan dan melantik 81 kepala desa terpilih periode 2020 – 2026 pada tanggal 14 februari 2020 lalu.

Dirinya ingin menegaskan bahwa kepala desa yang telah dilantik sama sekali
tidak pernah melakukan pergantian perangkat melainkan akan mengangkat perangkat yang baru untuk periode 2020-2026 untuk membantu kerja-kerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahanya.

Kepala Desa berhak untuk mengangkaat perangkat desa dan memberhentikan perangkat desa yang telah ditetapkan dalam surat keputusan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26 undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Pemkab mubar tidak perlu menghabiskan energi untuk mengirim surat penegasan kepada kepala desa dan juga konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri terkait persoalan pergantian perangkat desa tadi, rujukan aturanya jelas kok,”kata Rusman.

Baca:  Ketua Projo NTB: Duet Jokowi-TGB Punya Kans Kuat menangi Pilpres 2019

Didalam Permendagri nomor 83 tahun 2015 pasal 13 yang bunyinya sebagai berikut, Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.

Ia juga memwarning kepada kepala desa se – kabupaten mubar untuk menetapkan perangkat desa secepatnya agar bisa bekerja sesuai dengan visi misi yang disampaikan pada saat kampaye kemarin mengingat bahwa para kepala desa mempuyai tanggungjawab anggaran yg harus dikelola dan kerjakan untuk kemajuan dan kesejahteraan masarakat desa,

Waktu pelantikan tanggal 14 februari 2020 dan sekarang sudah memasuki maret, tapi masih meributkan persoalan penetapan perangkat desa. Tidak usah ribet kerjakan berdasarkan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan permen nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas permen nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Dua regulasi saja itu sudah cukup,” tutupnya. @Sanjaya