Bebani Daerah Soal Gaji P3K, Sekom I DPRD SBB Protes Pempus Lewat KEMENPAN – RB

Reporter : Suneth

JAKARTA, KANALINDONESIA,COM : Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat gelar tatap muka bersama KEMENPAN – RB guna membahas persoalan P3K. Dalam tatap muka bersama Sekretaris komisi 1 DPRD SBB Eko Budiono dengan tegas melakukan protes kepada pemerintah pusat lewat KEMENPAN – RB.

Dikatakan Budiono. Pemerintah Pusat ( Pempus ) terkesan tidak adil dengan munculnya Perpres yang mengatur tentang P3K bahwa jika aturan itu sudah diterbitkan oleh presiden mestinya juga harus di ikuti sertakan dengan konsekwensi pembiayaanya gaji dan tunjungan bukan kemudian gaji dan tunjangan P3K dibebankan ke daerah lagi.” Ungkap Budiono.

Ini tidak adil apa yang dilakukan pemerintah pusat, padahal dalam Pepres Nomor 49 Tahun 2018 pasal 38 sudah dijelaskan tentang penggajian dan tunjangan yang mana tertera pada pasal 1 dan 2 dengan bunyinya. PPPK diberikan gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Baca:  Wakil Ketua MPR Minta Semua Elit Politik Tidak Memperkeruh Suasana

Dari bunyi pasal tersebut, maka sudah jelas bahwa tidak ada pembiayaan gaji dan tunjangan P3K yang bebankan oleh daerah sendiri sementara untuk CPNS di tanggung APBN hal ini membuat protes keras sekretaris komisi 1 DPRD SBB, Eko Budiono langsung disampaikan kepada kepala humas KEMENPAN-RB pak Mawardi saat menggelar pertemuan di ruang humas Kemenpan – RB. Kamis 12/3/2020 bersama DPRD kabupaten Cilacap dan DPRD kabupaten Merangin.

Menurut Politisi PKB SBB ini dalam penuturannya disampaikannya. Mestinya dalam Perpres itu juga harus mengatur pembiayaan gaji dan tunjangan jangan sampai justru ini menimbulkan masalah baru lagi terkait kepegawaian yang ada di daerah, karena sekarang saja belanja pegawai kita sudah lebih dari 50%, lantas bagaimana lagi kalau beban itu di serahkan ke daerah, lalu kita daerah mau belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain lain gunakan apa.” tanya Budiono.

Baca:  Soal 50 Miliar, DPRD Belum Tahu Progres Pergeseran Program dari OPD Pemkab SBB

Menanggapi hal tersebut kepala humas KEMENPAN-RB berjanji akan menyampaikan hal ini kepada pak menteri dan akan di bawa ke forum bersama DPR RI, kata Budiono Selain SBB, kata Budiono Protes ini juga di dukung oleh tiga kabupaten / kota yang hadir bersama Kabupaten SBB, sebab mereka juga mengalami hal yang sama dengan kabupaten Seram Bagian Barat.

Hal tidak berimbangnya postur belanja di daerah, sementara di sisi lain ada persoalan teman – teman honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi tanpa nasib yang jelas, ini soal kemanusiaan, soal hajat hidup dan pengabdian kepada negara jadi tolonglah pempus melalui KEMENPAN-RB juga melihat hal ini sebagai persoalan serius.” Tegas Budiono ( SUNETH ).

Baca:  Nyatakan Sikap Maju Pilkades, Sritanoto Jawab Kegelisahan Masyarakat Desa Waimital