Pemkab Mubar Larang Kades Ganti Perangkatnya Agar Tidak Menimbulkan Polemik

Feporter: Sanjaya

Asisten I Sekeretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Barat Nasir Kola (foto: Sanjaya_kanalindonesia.com)

MUNA BARAT, KANALINDONESIA.COM: Asisten I Sekeretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Barat Nasir Kola, mengungkapkan alasanya melarang Kepala Desa untuk melakukan pergantian perangkatnya. Hal ini dilakukan agar tidak menjadi polemik dikemudian hari.

Sebenarnya, Pemkab Mubar bukan melarang untuk melakukan pergantian perangkat desa melainkan penundaan sementara saja. Alasan untuk menunda pergantian Perangkat Desa agar Kepala Desa dalam mengganti Perangkat Desa terlebih dulu mendalami dan memahami Permendagri Tentang Perangkat Desa itu secara baik dan benar, sehingga dikemudian hari tidak melahirkan masalah dan gugatan yang akan merepotkan banyak pihak, apalagi jika penggantian tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar.

Pergantian perangkat itu antara lain dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk tim penjaringan dan penyaringan serta dikonsultasikan secara formal kepada Camat masing-masing,”jelas Nasir, Kamis (12/3/2020).

Baca:  BPBD Lamongan Tambah Armada Tangki Atasi Krisis Air Bersih

Ia menyebut, Kades terpilih kemarin juga banyak memiliki keluhan seperti menyangkut persyaratan perangkat yang yang tertuang dalam Pemendagri nomor 67 tahun 2017 antara lain, Syarat Ijazah minimal SLTA dan umur antara 24 – 42 tahun namun dibeberapa desa diwilayah kepulauan untuk memenuhi syarat tersebut sangat didapatkan untuk mengisi posisi Perangkat Desa secara penuh. Kalaupun ada yang memiliki ijazah SLTA, masih terkendala diumur yang belum cukup 24 tahun dan jika ada yang cukup umur belum tentu bersedia menjadi Perangkat Desa. Disisi lain mengangkat Perangkat dari luar Desa, jelas tidak dibolehkan.

Menurutnya beberapa perangkat desa yang ada di mubar pada umumnya difungsikan sebagai Tokoh Adat dalam kegiatan Pernikahan atau ketika ada kedukaan dalam desa. Ketika kondisi terjadi maka Tokoh Agama bersama Perangkat Desa yang terlibat penuh dalam tersebut. Ini artinya, menjadi Perangkat Desa itu sebaiknya adalah orang sudah matang dalam persoalan Adat dan kedukaan sesuai kebiasaan dalam Tradisi Suku Muna.

Baca:  Aktivitas Tambang Galian C Di Desa Marobea, Jalan Licin, Sangat Membahayakan Pengendara

Untuk menjawab persoalan itu, Pemkab Mubar akan berkonsultasi di Kemendagri, agar Kades terpilih tidak serta merta melabrak aturan pada satu sisi sementara disisi lain pemenuhan kebutuhan atas Perangkat Desa bisa sesuai harapan masyarakat baik dari aspek tugas Sosial kemasyarakan. Apabila hasil Konsultasi di Kemendagri dapat memberikan merespon terkait kondisi tersebut, para lades terpilih lebih longgar dalam menjaring dan menyaring calon perangkat desa yang bisa diharap membantu tugas – tugas kades.

“Jadi, insya allah, penundaan sementara dan konsultasi ini, tidak akan memakan waktu lama juga. Apalagi masa jabatan kades ini kan 6 tahun,” kata Nasir.

Apalah artinya untuk tergesa gesa dalam menetapkan perangkat desa tapi hasilnya kurang maksimal untuk membantu kades dan tidak memenuhi harapan masyarakat,”tambahnya.

Baca:  Dinkes Mubar Siapkan Nomor Layanan Aduan, Warga Mubar Bisa Lapor Jika Pelayanan Puskesmas Tidak Maksimal

Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, penyelenggaraan pemerintahan desa tetap harus berjalan, bahkan pihaknya juga sudah mempersiapkan surat untuk para kades agar kekosongan tersebut dapat diisi sementara oleh Kades, sambil menunggu hasil konsultasi serta dimulainya proses penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sesuai aturan yang berlaku. Intinya, penundaan sementara penetapan perangkat desa adalah untuk kebaikan desa itu sendiri,”tutupnya.(Sanjaya)